DATA BPS kuartal I 2026 mencatat pekerja formal Indonesia turun ke 40,58 persen, sementara target RAPBN 2027 justru dipasang naik ke 40,81 persen. Di balik selisih tipis itu tersimpan persoalan yang jauh lebih dalam, pergeseran struktural akibat otomasi dan kecerdasan buatan yang kini mengubah cara industri menyerap tenaga kerja.
Dalam beberapa tahun terakhir, investasi berskala besar yang masuk ke Indonesia semakin didominasi teknologi tinggi. Konsekuensinya, jumlah tenaga kerja yang diserap tidak lagi sebanding dengan nilai investasi yang masuk. Pola padat karya yang dulu menjadi andalan penciptaan lapangan kerja formal perlahan ditinggalkan.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohammad Said mengakui persoalan ini secara terbuka dan menyebut peningkatan kualitas SDM melalui riset sebagai jawaban jangka menengah yang tidak bisa ditunda.
“Yang tadinya bisa bekerja sekian puluh orang, bisa dihandle dengan teknologi hanya dua tiga orang. Apalagi sekarang ada AI. Target investasi kita yang tidak tercapai selalu itu penyerapan lapangan kerja. Mau tidak mau kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, kalau tidak dibekali dengan riset itu tidak bisa,” ujar Muhidin kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, di Senayan, Jakarta. Senin (29/6/2026).
Sementara Wakil Ketua Badan Anggaran Wihadi Wijanto menambahkan, hilirisasi dan peran Danantara menjadi tumpuan utama Banggar untuk mendorong penciptaan lapangan kerja formal kembali naik dalam jangka pendek.
“Investasi hilirisasi adalah penciptaan lapangan kerja. Kita harapkan peran Danantara sebagai lembaga keuangan bisa mendorong industrialisasi berjalan dengan baik sehingga angka pekerja formal akan bisa naik kembali,” kata Wihadi.
Laporan Panja Asumsi Dasar mencatat, pada kuartal I 2026 pekerja sektor formal hanya 40,58 persen sementara informal mencapai 59,42 persen, berbalik dari posisi 2025 di mana pekerja formal masih berada di angka 46 persen. Panja menilai ekspansi industri yang sangat terbatas, ditambah efisiensi bisnis yang berujung PHK, menjadi faktor utama yang memperbesar proporsi pekerja informal.
Panja menyadari hal ini tidak mudah diatasi dalam jangka pendek dan mendorong pemerintah mengoptimalkan program-program yang setidaknya bisa menahan kelas menengah agar tidak jatuh ke kelas bawah, seiring target penciptaan lapangan kerja baru di 2027 yang dipatok sebesar 2,57–3,49 juta orang. []
