ANGGOTA Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan pentingnya optimalisasi peran (BVet) Balai Veteriner Banjarbaru sebagai pusat laboratorium kesehatan hewan yang melayani seluruh Pulau Kalimantan dan menjadi garda terdepan cegah wabah penyakit hewan.
Menurut Panggah, keberadaan laboratorium dengan fasilitas modern menjadi modal penting dalam memperkuat sistem pengawasan kesehatan hewan nasional, terutama untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), antraks, maupun penyakit strategis lainnya.
“Kami melihat laboratorium veteriner ini merupakan pusat laboratorium yang melayani seluruh Pulau Kalimantan untuk pemeriksaan kesehatan ternak, khususnya sapi dan domba. Tadi saya melihat gudangnya baru dibangun pada 2024, kemudian fasilitas laboratoriumnya juga baru dan cukup lengkap. Harapan kami tentu fasilitas ini bisa efektif menjadi pusat laboratorium kesehatan hewan di Kalimantan,” ujar Panggah kepada Parlementaria dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di BVet Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026).
Keberadaan laboratorium yang representatif, lanjutnya, menjadi investasi penting dalam upaya pencegahan penyakit hewan. Menurutnya, penanganan penyakit akan jauh lebih efektif jika dilakukan melalui deteksi dini dibandingkan setelah wabah meluas.
“Kalau kita sudah terkena persoalan seperti PMK, tentu akan membutuhkan waktu yang panjang untuk membersihkan wilayah dari virus yang sudah terlanjur menyebar. Karena itu saya kira laboratorium ini menjadi sangat penting ke depan sebagai instrumen pencegahan, sehingga kita tidak lagi bertindak setelah penyakit telanjur beredar,” jelas politisi fraksi Partai Golkar itu, dikutip dari laman DPR RI.
Panggah menambahkan, penyakit seperti PMK dan antraks merupakan ancaman yang kerap muncul berulang sehingga kesiapan infrastruktur laboratorium harus terus diperkuat. Namun demikian, menurutnya pembangunan fisik saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dengan kelengkapan laboratorium dan infrastruktur yang dimiliki untuk melayani seluruh Pulau Kalimantan, tentu SDM-nya juga harus dipersiapkan. Ini menjadi bagian dari optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia dan harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Disamping penguatan laboratorium, Komisi IV DPR RI juga menaruh perhatian terhadap keberadaan penyuluh pertanian dan peternakan sebagai ujung tombak pembangunan sektor pangan di lapangan. Panggah menilai dengan adanya kebijakan pengalihan pembinaan penyuluh ke pemerintah pusat merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas layanan penyuluhan kepada masyarakat.
“Para penyuluh memang menjadi ujung tombak, tidak hanya di bidang peternakan tetapi juga pertanian. Dengan pembinaan yang kini berada di pemerintah pusat, saya kira ini merupakan perubahan yang cukup signifikan. Apalagi dengan dukungan kesejahteraan yang semakin baik, tentu akan menarik minat generasi muda untuk menjadi penyuluh,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penyuluh harus dibarengi dengan penguatan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah.
“Tentu mereka harus dibekali pengetahuan dan teknologi terbaru, karena teknologi pertanian maupun peternakan terus berkembang. Perlu adanya pembaruan kapasitas secara berkala agar para penyuluh mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menyampaikan inovasi tersebut kepada para petani maupun peternak,” pungkas Panggah. []
