MELIMPAHNYA stok beras nasional yang tersimpan di gudang Bulog hingga mencapai 5,3 juta ton justru memunculkan kekhawatiran baru terkait potensi kerugian negara, kerusakan kualitas beras, hingga dugaan manipulasi data stok di lapangan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.
Pernyataan itu disampaikan Firman saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara I DPR RI terkait tingginya stok cadangan beras pemerintah yang saat ini tersimpan di berbagai gudang Bulog di seluruh Indonesia.
Menurut Firman, penumpukan beras dalam waktu terlalu lama tanpa manajemen stok yang baik justru menimbulkan risiko besar, baik dari sisi kualitas pangan maupun keuangan negara. Ia menegaskan bahwa beras merupakan komoditas hidup yang memiliki batas ketahanan penyimpanan.
“Beras itu bukan barang mati yang bisa ditumpuk bertahun-tahun tanpa risiko. Kalau penyimpanan melewati batas ideal tanpa pengendalian suhu dan kelembaban yang baik, maka ancamannya nyata, mulai dari jamur, kutu, susut bobot hingga kerugian negara yang sangat besar,” ujar Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Firman menjelaskan, standar internasional yang digunakan FAO menyebut stok buffer pangan idealnya harus diputar dalam rentang enam hingga sembilan bulan. Jika terlalu lama disimpan, kualitas beras akan menurun dan tidak lagi layak konsumsi.
Ia mengingatkan, kelembaban gudang yang tidak terkendali dapat memicu munculnya jamur hingga aflatoksin yang membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, beras juga mengalami penyusutan bobot secara alami akibat penguapan dan pecah butir selama proses penyimpanan.
“Kalau satu juta ton beras mengalami susut satu sampai tiga persen saja, itu artinya puluhan ribu ton hilang begitu saja. Belum biaya gudang, fumigasi, listrik, dan tenaga kerja. Ini kerugian berlapis yang akhirnya ditanggung negara melalui Bulog,” katanya.
Tak hanya berdampak pada kualitas stok, Firman juga menyoroti efek penahanan stok beras terhadap mekanisme pasar nasional. Menurutnya, ketika stok besar hanya tersimpan di gudang dan tidak segera diputar ke pasar, kondisi itu justru menciptakan persepsi kelangkaan yang memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Ini paradoks pangan kita. Stok katanya melimpah, tetapi harga di pasar bisa tetap naik karena pasar membaca stok itu dikunci di gudang. Pedagang akhirnya menahan barang, suplai berkurang, dan harga naik. Yang dirugikan tetap rakyat,” tegasnya.
Firman menambahkan, meningkatnya kebutuhan beras untuk program-program pemerintah juga berpotensi mempersempit pasokan di pasar umum apabila stok Bulog tidak segera dilepas secara terukur.
Selain menyoroti persoalan manajemen stok, Firman juga mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik beras di sejumlah gudang Bulog yang ditemukan saat dirinya melakukan reses di daerah.
Ia menyebut terdapat dugaan praktik manipulasi data akibat tekanan target penyerapan yang dibebankan kepada pimpinan cabang Bulog di daerah.
“Kami menemukan indikasi ada beras yang secara administrasi tercatat masuk gudang, tetapi secara fisik barangnya tidak ada. Ini sangat berbahaya karena menciptakan data stok semu,” ungkap Firman.
Menurutnya, praktik tersebut terjadi karena adanya tekanan pencapaian target sehingga sejumlah pimpinan cabang menerbitkan purchase order kepada rekanan, namun realisasi fisik beras tidak benar-benar masuk ke gudang Bulog.
“Secara administrasi target tercapai, tetapi stok fisiknya tidak sesuai. Ini bentuk manipulasi data yang tidak boleh dianggap sepele karena bisa menyesatkan kebijakan pangan nasional,” katanya.
Firman bahkan mengaku menemukan salah satu kasus dugaan manipulasi data stok mencapai 4.500 hingga 5.000 ton di salah satu cabang Bulog. Ia khawatir apabila praktik serupa terjadi di berbagai daerah, maka angka stok nasional 5,3 juta ton yang selama ini diumumkan berpotensi tidak lagi relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau satu cabang saja bisa selisih ribuan ton, kita harus berani bertanya, apakah angka 5,3 juta ton itu benar-benar valid? Jangan sampai negara membuat kebijakan pangan berdasarkan data yang tidak akurat,” ujarnya dengan nada tegas.
Karena itu, Firman meminta jajaran Bulog pusat dan Bapanas segera melakukan audit investigasi menyeluruh melalui pengawasan internal secara berkala dengan memastikan kecocokan antara data fisik dan administrasi di seluruh gudang Bulog.
Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan pangan nasional harus dibangun berbasis data fisik yang akurat dan real time agar tidak membuka ruang penyimpangan.
“SPI Bulog harus turun langsung melakukan audit investigasi berkala. Data administrasi dan kondisi fisik gudang wajib sama. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu dalam tata kelola pangan nasional,” tandasnya.
Firman juga menilai pola kepemimpinan berbasis ancaman target justru berpotensi melahirkan penyimpangan baru di lapangan. Menurutnya, tekanan berlebihan terhadap pimpinan cabang Bulog hanya akan memicu praktik-praktik manipulatif demi mengejar angka serapan.
“Cara-cara kerja koboi seperti ini harus dihentikan. Ancaman pemecatan tidak menyelesaikan masalah, justru bisa melahirkan kejahatan baru dalam tata kelola pangan,” pungkas Firman.
Sebagai solusi, Firman mendorong penerapan sistem rotasi stok modern berbasis FIFO (first in first out), penggunaan sensor digital pengukur suhu dan kelembaban gudang, hingga verifikasi stok fisik secara berkala melalui sistem satu data pangan nasional.
Menurutnya, stok cadangan pangan sejatinya bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional, bukan sekadar disimpan hingga rusak dan membebani keuangan negara.
“Stok buffer pangan itu untuk stabilisasi, bukan untuk ditumpuk sampai rusak. Kuncinya ada pada rotasi cepat, data yang akurat, dan tata kelola yang bersih,” tutupnya. []
