Wacana penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari langkah efisiensi pemerintah memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut tanpa mempertimbangkan karakteristik dunia usaha yang sangat beragam.
Firman menilai, konsep WFA tidak bisa diberlakukan secara seragam karena banyak sektor usaha yang tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja di lokasi kerja.
“Tidak semua sektor usaha bisa menjalankan skema work from anywhere. Industri manufaktur, pabrik, hingga sektor produksi yang berbasis mesin jelas membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Kalau kebijakan ini dipaksakan tanpa melihat karakteristik sektor usaha, justru bisa mengganggu produktivitas dan stabilitas operasional perusahaan,” ujar Firman.
Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menjelaskan bahwa pelaku usaha swasta selama ini memiliki mekanisme internal yang cukup matang dalam mengatur pola kerja, termasuk ketika menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan baru tidak justru menambah beban bagi dunia usaha.
“Pelaku usaha itu sudah terbiasa mengatur ritme operasional mereka sendiri. Ketika menghadapi tekanan ekonomi, yang paling mereka jaga pertama kali adalah cash flow dan perputaran usaha. Jadi kalau ada kebijakan baru seperti WFA yang berpotensi mempengaruhi pola kerja dan produktivitas, tentu harus dihitung secara matang dampaknya terhadap bisnis,” kata Firman.
Firman juga menekankan bahwa kebijakan yang berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha yang akan merasakan langsung dampaknya.
“Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan dunia usaha sebelum mengambil keputusan besar. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk efisiensi justru menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha. Aspirasi mereka harus didengar agar kebijakan yang diambil tetap realistis dan tidak kontraproduktif terhadap kegiatan ekonomi,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.
Menurut Firman, pendekatan yang lebih bijak adalah dengan melihat kondisi tiap sektor secara spesifik dan memastikan kebijakan yang diterapkan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi pemerintah dan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional.
“Efisiensi anggaran memang penting, tetapi stabilitas dunia usaha juga tidak kalah penting. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kepastian bagi para pelaku usaha,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. {golkarpedia}
