KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengamini bahwa pendidikan tinggi harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja, tetapi perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi hanya pabrik tenaga kerja.
“Kita sepakat pendidikan tinggi memang harus relevan dengan kebutuhan industri, tetapi perguruan tinggi tidak boleh hanya diposisikan sebagai pabrik tenaga kerja,” kata Hetifah dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Legislator bidang pendidikan itu menjelaskan, perguruan tinggi memiliki peran strategis yang lebih luas, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian kebudayaan, dan pembentukan daya kritis bangsa.
“Fungsi kampus itu jauh lebih luas, membangun ilmu pengetahuan, menjaga kebudayaan, membentuk daya kritisi bangsa,” tuturnya, dikutip dari Antaranews.
Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah merespons rencana pemerintah mengevaluasi hingga menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan industri.
Terkait rencana kebijakan itu, Hetifah menekankan pentingnya dasar akademik yang kuat dan komprehensif. Ia mengingatkan agar keputusan tidak diambil berdasarkan tren jangka pendek semata.
Dia juga menolak penutupan massal prodi. Pendekatan yang lebih tepat, menurut dia, adalah transformasi prodi lewat revitalisasi kurikulum, penguatan pendekatan interdisipliner, serta penyesuaian dengan potensi daerah.
Ia pun mengingatkan bahwa fokus berlebihan pada efisiensi prodi dapat berdampak pada menyempitnya ruang keilmuan di perguruan tinggi.
Hetifah lebih lanjut menekankan perlu transparansi dalam proses evaluasi, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, serta masa transisi yang adil bagi mahasiswa dan dosen agar tidak menjadi pihak yang dirugikan.
“Mahasiswa dan dosen harus dilindungi karena kita tidak sedang mengelola angka, tetapi menentukan masa depan pendidikan dan peradaban bangsa,” ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup prodi yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026), mengatakan langkah ini dilakukan untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan industri.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri. []
