KENAIKAN Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada empat bulan pertama tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah memperkuat fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Momentum tersebut dinilai perlu dijaga agar kontribusi sektor minerba terhadap APBN terus meningkat.
Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mengapresiasi capaian PNBP minerba yang hingga 30 April 2026 tercatat meningkat sekitar 6 hingga 7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi XII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), ia menyatakan optimisme bahwa target PNBP sektor minerba tahun ini dapat terlampaui apabila kinerja pemerintah tetap konsisten.
“Saya memberi apresiasi atas peningkatan PNBP. Ini sesuatu yang baik di tengah kondisi kita saat ini yang membutuhkan tambahan dana. Mudah-mudahan sampai akhir tahun target yang direncanakan bisa terlampaui,” ujar Alfons, dikutip dari laman DPR RI.
Menurutnya, sektor minerba memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang penerimaan negara. Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang ditempuh tidak hanya menjaga stabilitas produksi, tetapi juga mendorong optimalisasi nilai tambah melalui hilirisasi.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyoroti pentingnya percepatan pembangunan smelter yang hingga kini belum beroperasi secara penuh. Pasalnya, keberadaan smelter akan memperkuat industri pengolahan dalam negeri, meningkatkan nilai tambah komoditas tambang, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Smelter-smelter yang belum selesai harus dipacu agar segera berproduksi dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Alfons juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penyesuaian royalti pertambangan, sepanjang dilakukan secara bertahap dan disosialisasikan dengan baik kepada pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memperkuat penerimaan negara di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
“Kalau keuntungan perusahaan sedikit berkurang tetapi negara mendapatkan tambahan penerimaan, menurut saya itu sesuatu yang wajar, selama dilakukan dengan baik,” tegas legislator dari daerah pemilihan Papua Barat itu.
Komisi XII DPR RI, pungkas Alfons, akan terus mengawal kebijakan sektor minerba agar mampu menjaga iklim investasi, mempercepat hilirisasi, serta memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat. []
