WAKIL Ketua DPR RI, Hj Sari Yuliati berkomitmen mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan hingga memperjuangkan nasib guru swasta di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sari Yuliati mengatakan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Mulai dari guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat hingga dunia usaha dan industri harus berperan aktif. Ini adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya saat memimpin Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Sabtu (2/5/2026).
Ia menegaskan pendidikan inklusif dan berkelanjutan ini sesuai dengan tema Hardiknas tahun ini, yakni “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,”. Di mana konsep “partisipasi semesta” mengandung makna pendekatan kolaboratif yang diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, frasa “pendidikan bermutu untuk semua” menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, baik dari aspek geografis, sosial, maupun ekonomi.
Ia menjelaskan, pendekatan partisipasi semesta menjadi strategi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, sekaligus memastikan pemerataan akses tanpa diskriminasi, baik dari sisi geografis, sosial, maupun ekonomi.
Sari mengatakan peringatan Hardiknas harus menjadi momentum refleksi bersama. Karena, keberhasilan pendidikan, kata dia, hanya dapat tercapai jika seluruh pihak menjalankan perannya secara nyata dan berkesinambungan.
Ia juga mengaitkan momentum ini dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesetaraan. Sebagai wakil rakyat dari NTB, Sari menyatakan komitmennya untuk terus menekan angka putus sekolah di daerah.
Ia mengungkapkan, berbagai program beasiswa telah berhasil diperjuangkan, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang menyasar ribuan pelajar di Lombok. “Tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi,” tegasnya, dikutip dari Antaranews.
Selain itu, ia juga menyoroti kesejahteraan guru, khususnya guru swasta di madrasah. Saat ini, pihaknya tengah memperjuangkan agar mereka dapat diakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pengakuan negara terhadap guru harus merata, termasuk guru madrasah yang belum memiliki kepastian status,” tegas Sari Yuliati.
Sari juga menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz beserta jajaran, para tokoh agama, kepala madrasah, guru, dan seluruh insan pendidikan yang terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di NTB.
“Semoga semangat Hardiknas 2026 yang dipusatkan di Islamic Center Hubbul Wathan dapat terus menggelorakan komitmen bersama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa,” katanya. []
