Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap derasnya arus informasi digital yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Menurutnya, perkembangan media sosial saat ini tidak hanya membawa kemudahan akses informasi, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya narasi provokatif yang belum tentu benar sumber dan tujuannya.
Pesan tersebut disampaikan Firman Soebagyo saat menggelar kegiatan Sosialisasi MPR RI bertajuk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Konsensus Dasar di Aula Desa Kedalingan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Kamis (7/5) malam.
Kegiatan itu dihadiri kepala desa, camat, anggota DPRD Pati, tokoh masyarakat, hingga puluhan warga yang antusias mengikuti pemaparan mengenai pentingnya menjaga persatuan di tengah derasnya pengaruh digital.
Dalam kesempatan itu, Firman Soebagyo menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar, namun juga membuka ruang penyebaran informasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat.
“Dengan adanya teknologi, masyarakat sering terpengaruh buzzer yang belum tentu benar. Narasi yang dibangun bisa saja memiliki kepentingan tertentu. Karena itu masyarakat harus mampu menyaring informasi, jangan langsung percaya, apalagi menyebarkan sesuatu yang belum jelas sumbernya,” tegasnya.
Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berujar, rendahnya literasi digital dapat membuat masyarakat rentan terjebak hoaks, propaganda, bahkan pelanggaran hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi menghadapi ancaman disintegrasi sosial. Dalam paparannya, Firman Soebagyo menjelaskan bahwa sila Persatuan Indonesia menjadi sangat penting di tengah maraknya provokasi digital.
Ia menilai persatuan bangsa dapat menjadi rapuh apabila masyarakat mudah terpecah akibat informasi yang tidak terverifikasi. Selain itu, kata dia, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga dinilai relevan untuk membangun budaya musyawarah, bukan konflik.
“Jangan sampai masyarakat desa ikut terseret narasi negatif yang justru merusak kebersamaan. Desa harus menjadi benteng persatuan bangsa,” ujar anggota Komisi IV DPR RI ini.
Firman juga mengapresiasi antusiasme warga Desa Kedalingan yang dinilai memiliki pemahaman baik terhadap wawasan kebangsaan. Ia bahkan menyebut sejumlah masukan warga dalam forum tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga persatuan nasional.
Melalui sosialisasi ini, Firman berharap masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media sosial, mampu memilah informasi secara kritis, serta aktif menjaga kerukunan di tengah derasnya pengaruh digital. “Bangsa ini kuat jika rakyatnya tidak mudah diadu domba. Jangan mudah terprovokasi buzzer,” tandas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. {golkarpedia}
