Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Komjen Pol (Purn.) Lotharia Latif, yang dinilai responsif dalam mencarikan solusi atas persoalan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang sempat membebani para nelayan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Menurut Firman, koordinasi intensif yang terjalin antara DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya kebijakan pemerintah menetapkan harga khusus Solar bagi nelayan kapal berkapasitas 30 hingga 200 Gross Ton (GT).
Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, selama beberapa bulan terakhir dirinya terus berkomunikasi dengan jajaran KKP menyusul meningkatnya keresahan para nelayan akibat lonjakan harga Solar non-subsidi yang dipicu gejolak geopolitik dan geoekonomi global, termasuk konflik Israel-Amerika dan eskalasi perang di Iran yang berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang memberikan perhatian serius terhadap aspirasi nelayan, serta kepada Pak Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif yang tidak pernah lelah berkoordinasi dengan saya dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi para nelayan,” ujar Firman di Kompleks DPR RI, Jumat (11/7/2026).
Firman mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya berkomunikasi dengan Dirjen Perikanan Tangkap untuk menyampaikan berbagai perkembangan di lapangan, terutama setelah menerima langsung aspirasi para nelayan saat reses di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen Perikanan Tangkap yang tidak henti-hentinya saya hubungi karena keresahan nelayan yang menghadapi kesulitan hidup dan terbebani utang ketika tidak bisa melaut akibat tingginya biaya operasional,” katanya.
Menurut Firman, kondisi saat itu sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak kapal nelayan berukuran di atas 30 GT memilih berhenti beroperasi karena biaya bahan bakar yang melonjak tajam membuat kegiatan melaut tidak lagi ekonomis. Bahkan, kata Firman, keresahan tersebut nyaris memicu aksi besar-besaran dari para nelayan Pantura.
“Saat itu para nelayan bahkan sudah menyampaikan rencana melakukan aksi dengan memblokir Jalur Pantura melalui konvoi kendaraan dari Jawa Timur menuju Jakarta apabila tidak segera ada solusi dari pemerintah,” ungkap legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Firman bersyukur aspirasi tersebut akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah hingga Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemberlakuan harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan kapal 30–200 GT.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa komunikasi yang baik antara masyarakat, DPR RI, dan pemerintah mampu menghasilkan solusi yang berpihak kepada rakyat.
“Keberhasilan perjuangan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara anggota DPR RI dengan kementerian mitra kerja yang memiliki kepedulian terhadap keresahan masyarakat nelayan. Ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Selain menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Firman juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilainya bergerak cepat merespons persoalan tersebut.
Menurut Firman, setiap kali dirinya menyampaikan perkembangan kondisi nelayan di lapangan, Menteri Bahlil selalu memberikan respons positif dan berkomitmen mencari jalan keluar bersama kementerian terkait.
Minta Pengawasan Distribusi dan Penertiban Barcode Diperketat
Di sisi lain, Firman mengingatkan agar kebijakan harga khusus BBM untuk nelayan tidak berhenti pada penetapan harga semata. Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Menurutnya, praktik penyalahgunaan Solar bersubsidi oleh mafia BBM di sejumlah wilayah Pantura masih menjadi persoalan serius yang harus segera diberantas. Firman juga meminta penertiban sistem barcode BBM khusus nelayan agar benar-benar sesuai dengan identitas kapal dan pemiliknya.
“Barcode untuk setiap kapal nelayan harus sesuai dengan data pemilik dan spesifikasi kapal serta dapat digunakan sesuai ketentuan di berbagai daerah. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang justru merugikan nelayan yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan tersebut juga telah disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan langsung mendapat respons positif.
“Pak Bahlil juga berpesan kepada saya agar masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan penyimpangan atau praktik mafia BBM di lapangan. Pemerintah berkomitmen menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakan kebijakan ini,” kata Firman.
Menurutnya, penertiban distribusi dan sistem barcode menjadi kunci agar kebijakan harga khusus Solar benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi nelayan, sekaligus menutup celah bagi praktik mafia BBM yang selama ini merugikan negara dan masyarakat pesisir.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan kebijakan Presiden ini benar-benar dirasakan oleh nelayan, bukan justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan,” pungkas Firman Soebagyo. {golkarpedia}
