Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape seperti yang diterapkan di Singapura dan beberapa negara lain perlu dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut memang memiliki tujuan baik untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari dampak kesehatan yang berpotensi ditimbulkan oleh konsumsi vape.
Firman mengatakan, berbagai negara mulai mengambil langkah tegas untuk membatasi bahkan melarang peredaran vape karena meningkatnya kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat.
“Larangan vape memang dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk menekan konsumsi, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Negara harus hadir melindungi generasi muda dari potensi dampak kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami dalam jangka panjang,” ujar Firman.
Namun demikian, politisi senior Partai Golkar itu mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan total tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Menurutnya, setiap kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Jika pelarangan dilakukan tanpa desain kebijakan yang matang, kita berpotensi menghadapi persoalan lain seperti meningkatnya perdagangan ilegal. Produk yang beredar di pasar gelap justru jauh lebih berbahaya karena tidak melalui pengawasan dan standar keamanan yang jelas,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut.
Firman menjelaskan, larangan vape memang memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya dapat menurunkan tingkat konsumsi, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, serta berpotensi mengurangi beban kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan produk tersebut.
Namun di sisi lain, ia juga menilai bahwa kebijakan pelarangan total berisiko memunculkan dampak ekonomi dan sosial yang tidak kecil.
“Ketika sebuah produk dilarang secara total, kita harus siap dengan konsekuensi munculnya pasar ilegal. Selain itu, ada juga aspek ekonomi yang perlu dipikirkan karena banyak pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghidupan dari sektor ini. Negara tidak boleh menutup mata terhadap realitas tersebut,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Karena itu, Firman menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan kebijakan yang lebih seimbang. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memperketat regulasi terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi vape, sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan.
“Regulasi yang ketat bisa menjadi jalan tengah. Negara dapat mengontrol produksi, distribusi, serta membatasi akses bagi anak-anak dan remaja, sambil memastikan bahwa produk yang beredar tetap berada dalam pengawasan pemerintah,” jelasnya.
Selain regulasi, Firman juga menekankan pentingnya edukasi publik yang masif agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai risiko penggunaan vape.
“Upaya perlindungan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya dengan pendekatan larangan. Edukasi dan kampanye kesehatan juga harus diperkuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami risiko yang mereka hadapi ketika menggunakan vape,” ujar Firman yang juga duduk sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Firman menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan kajian yang mendalam sebelum memutuskan arah kebijakan terkait vape. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mampu melindungi kesehatan masyarakat tanpa menciptakan persoalan baru di sektor ekonomi maupun penegakan hukum.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif. Tujuan utamanya jelas, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda, namun tetap mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta kemampuan negara dalam melakukan pengawasan,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut. {golkarpedia}
