MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hingga saat ini belum ada kerja sama resmi antarpemerintah (government to government/G2G) antara Indonesia dan Filipina terkait komoditas nikel.
“Negara kita sekarang, masuk dalam negara yang menggaungkan masyarakat hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut dia, Indonesia saat ini fokus mendorong hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam sebagai strategi meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Ia menjelaskan, hingga saat ini tidak terdapat kerja sama nikel dalam skema antarpemerintah antara Indonesia dan Filipina. Namun demikian, peluang kerja sama tetap terbuka melalui mekanisme bisnis ke bisnis (business to business/B2B).
“Nah, dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Bahlil menambahkan, pemerintah pada prinsipnya mendukung kolaborasi sektor industri selama memberikan manfaat ekonomi dan memperkuat ekosistem hilirisasi nasional.
Pemerintah terus mendorong pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri guna memperkuat rantai pasok industri baterai kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Isu kerja sama komoditas nikel antara Indonesia dan Filipina mencuat seiring agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina pada 7-8 Mei 2026. Salah satu sektor yang akan dibahas adalah pengembangan industri nikel. []
