Pertemuan Diskusi Rutin Kader SOKSI (terbatas) ke-8 yang digelar di Graha SOKSI Kalibata, Jakarta Selatan, menghadirkan pembahasan mendalam terkait pertarungan major power antara Amerika Serikat dan China dalam perubahan geopolitik dunia serta dampaknya terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Mayjen (TNI) Prof. Dr. Budi Pramono yang pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan RI di Tehran, Iran periode 2009-2012, mengulas bagaimana kekuatan sistem politik Amerika Serikat membuat negara tersebut mampu bertahan dan tetap stabil meski presidennya berganti-ganti.
“Amerika ini kenapa dia bisa survive, well survive? Pemerintahannya terus berlanjut, tidak ada masalah presidennya siapa, yang berjalan adalah Kongres. Inilah suatu negara yang sudah well setup, sudah mapan. Jadi siapapun presidennya tidak akan terguncang, karena sistem di Kongres terus berjalan,” ujar Budi Pramono.
Ia menjelaskan, pergantian presiden di Amerika Serikat tidak lantas mengubah kepentingan strategis negara tersebut, termasuk dalam memandang program nuklir Iran. Menurutnya, kepentingan nasional Amerika tetap dijaga siapapun pemimpinnya.
“Apakah kalau presidennya gonta-ganti lalu kebijakan terhadap nuklir Iran berubah? Presidennya bisa siapa saja, tetapi kebijakannya akan tetap berjalan seperti ini. Inilah the art of leadership, jadi kepemimpinan itu seni,” katanya.
Budi Pramono kemudian menyinggung pendekatan diplomatik yang digunakan Barack Obama saat menjalin komunikasi dengan Iran dalam perundingan nuklir tahun 2015. Menurutnya, Obama tidak menggunakan pendekatan konfrontatif, melainkan persuasif dalam membangun hubungan diplomatik dengan Teheran.
“Obama saat itu tidak tiba-tiba di tahun 2015 mengatakan kepada Iran untuk menggunakan nuklir hanya untuk kepentingan energi. Itu tidak terjadi secara instan. Hassan Rouhani juga tidak serta merta langsung menerima begitu saja. Obama menggunakan pendekatan persuasif dalam diplomasi nuklir dengan Iran,” jelasnya.
Ia menambahkan, hubungan Amerika Serikat dan Iran memiliki perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari menjadi sekutu hingga akhirnya berubah menjadi rival geopolitik. Karena itu, memahami hubungan kedua negara tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan kepentingan nasional masing-masing.
“Ketika kita bicara Iran, maka kita tidak bisa lepas dari bagaimana awalnya berteman, menjadi sekutu, kemudian berubah menjadi musuh. Ada proses sejarahnya. Tetapi no matter who is the president, kepentingan nasional mereka tetap ditempatkan paling tinggi,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Budi Pramono juga mengulas sejarah nasionalisasi minyak Iran tahun 1953 di bawah Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Kebijakan nasionalisasi tersebut, kata dia, dilakukan untuk memperkuat kepentingan nasional Iran, namun memicu intervensi Inggris dan Amerika Serikat yang berujung pada penggulingan Mossadegh.
“1953, Mossadegh melakukan nasionalisasi minyak demi kepentingan nasional Iran. Kebijakan ini mengundang perhatian Inggris dan Amerika, lalu akhirnya Mossadegh digulingkan. Setelah itu hubungan Amerika dan Iran menjadi sangat dekat,” terangnya.
Namun situasi berubah drastis setelah Revolusi Iran tahun 1979 yang melahirkan Republik Islam Iran dan mengubah sistem negara dari monarki menjadi republik. Sejak saat itu hubungan Iran dan Amerika perlahan memburuk.
“Kemudian terjadilah 1979, muncul Republik Islam Iran. Inilah awal perubahan besar itu. Negara yang tadinya monarki berubah menjadi republik. Hubungannya dengan Amerika perlahan berubah dari mesra menjadi berjarak,” kata Budi Pramono.
Menurutnya, sistem republik di Iran menempatkan merit system sebagai dasar kepemimpinan nasional, sehingga figur pemimpin dipandang lahir dari proses dan kapasitas, bukan sekadar garis keturunan politik.
“Kalau sudah republik, maka yang dikedepankan adalah merit system. Jadi siapa yang jadi presiden benar-benar terpilih, bukan karena anak siapa lalu melanjutkan kekuasaan bapaknya,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Budi Pramono juga menyinggung kebijakan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA yang dipandang Barack Obama sebagai cara paling efektif mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir tanpa harus menempuh jalur perang.
Menurutnya, Obama melihat kesepakatan nuklir Iran sebagai pencapaian diplomatik penting yang dapat membatasi pengayaan uranium Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi, sembari tetap mempertahankan opsi militer sebagai jalan terakhir apabila diplomasi gagal. Di sinilah terlihat seni kepemimpinan berbeda di setiap masa kekuasaan. {golkarpedia}
