GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menilai ada keterkaitan antara kerusakan lingkungan dengan meningkatnya persoalan kesehatan masyarakat di Kaltim. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pelantikan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kaltim.
Rudy mengatakan, persoalan pengelolaan daerah aliran sungai tidak hanya berkaitan dengan banjir atau kondisi lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Yang paling penting, sungai itu tahu waktunya kapan dia menjadi sungai. Karena itu kita harus memahami siklus pasang surut air yang selalu diperbarui setiap tahun,” kata Rudy, dikutip dari Kaltimpost.
Dalam sambutannya, Rudy mengungkapkan hasil pengamatannya terkait pola penyakit yang banyak ditangani rumah sakit di Benua Etam. Menurutnya, penyakit jantung masih menjadi kasus terbanyak, disusul kanker dan penyakit dalam. Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan lingkungan.
“Saya bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah karena kerusakan lingkungan,” ujarnya. Rudy mengaku pemahaman itu semakin menguat sejak dirinya bertugas di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, hingga lingkungan hidup.
Dari pembahasan yang ia ikuti saat itu, menurutnya, keuntungan ekonomi dari sektor ekstraktif tidak akan mampu menutup biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Berapa pun yang dihasilkan dari sumber daya alam, terutama sektor ekstraktif seperti pertambangan batu bara, tidak akan mampu memperbaiki kerusakan lingkungan,” katanya.
Selain aktivitas pertambangan, lanjut dia, pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kaltim juga disindirnya. Dari data, luas perkebunan sawit di provinsi ini mencapai sekitar tiga juta hektare, dengan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya telah produktif.
Produksi tandan buah segar (TBS) diperkirakan mencapai sekitar 22 juta ton per tahun, sementara produksi crude palm oil (CPO) berada di kisaran 4,8 hingga 5,2 juta ton per tahun. Besarnya produksi tersebut turut memberikan tekanan terhadap infrastruktur jalan.
Contohnya, lanjut dia, kapasitas kilang pengolahan CPO di Bontang belum mampu menyerap seluruh produksi, sehingga sekitar 1,7 juta ton masih harus diangkut melalui jalan darat menggunakan ruas jalan nasional maupun provinsi.
Karena itu, ia berharap Forum Koordinasi DAS tidak hanya menjadi organisasi formal, tetapi juga mampu menjadi mata, telinga, dan corong dalam mengawal berbagai persoalan lingkungan serta mendorong lahirnya kebijakan yang dibutuhkan.
Di akhir sambutannya, Rudy mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Mahakam. Ia menyebut eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut harus dibarengi dengan upaya pelestarian agar kualitas air tetap terjaga.
“Karena itu tugas kita adalah menjaga hulunya. Hulu harus tetap hijau agar airnya tetap bersih dan kehidupan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. []
