Mayjen (TNI) Prof. Dr. Budi Pramono mengungkapkan bahwa sejak awal berdirinya sebagai Iran pada tahun 1979, Iran langsung menghadapi tekanan geopolitik dan konflik besar di kawasan Timur Tengah.
Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan Diskusi Rutin Kader SOKSI (terbatas) ke-8 di Graha SOKSI Kalibata, Jakarta Selatan, yang mengangkat tema Pertarungan Major Power (USA Vs China) dalam Perubahan Geopolitik Dunia, Potensi dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Poleksos di Indonesia.
Menurut Budi Pramono, baru dua tahun setelah diproklamasikan sebagai Republik Islam Iran, negara tersebut langsung terlibat perang besar dengan Irak pada tahun 1980. Bahkan, kata dia, konflik tersebut tidak hanya menggunakan pendekatan conventional warfare, tetapi juga memainkan isu senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction (WMD).
“Tahun 1979 Iran resmi menjadi Republik Islam Iran. Baru lahir, baru dua tahun tepatnya tahun 1980, sudah diajak perang, Irak pula lawannya. Irak ini bukan hanya conventional warfare, bukan hanya tunnel warfare, tetapi juga memainkan isu weapon of mass destruction,” ujar Budi Pramono.
Ia menegaskan, hingga saat ini belum pernah ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Iran memproduksi senjata nuklir untuk kepentingan perang. Bahkan, pengawasan internasional yang dilakukan International Atomic Energy Agency (IAEA) juga belum menemukan bukti tersebut.
“Sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Iran memproduksi nuklir for war. IAEA pun sampai hari ini belum menemukan bukti. Secara ilmiah juga belum terbukti Iran memproduksi senjata pemusnah massal,” katanya.
Meski demikian, lanjutnya, berbagai fasilitas energi Iran tetap dicurigai sebagai bagian dari pengembangan senjata nuklir. Dalam pandangannya, kecurigaan tersebut banyak datang dari Israel dan negara-negara Barat yang memandang Iran sebagai ancaman strategis di kawasan.
“Karena belum terbukti, maka berbagai fasilitas seperti pusat pembangkit tenaga listrik Iran tetap dicurigai sebagai pengembangan senjata nuklir. Dan siapa lagi yang paling mencurigai kalau bukan Israel,” ucapnya.
Budi Pramono kemudian menyoroti lahirnya Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015 sebagai salah satu tonggak penting diplomasi internasional terkait nuklir Iran. Kesepakatan tersebut melibatkan Iran dengan kelompok P5+1 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, Jerman serta Uni Eropa.
“JCPOA adalah kesepakatan bersejarah yang ditandatangani pada 14 Juli 2015. Pertanyaannya sekarang, apakah diplomasi atau lanjut perang? Saya tidak bisa mengatakan Iran tidak punya kehendak untuk diplomasi, karena Iran sudah belajar dari pengalaman. Mereka pernah mau bernegosiasi, tetapi merasa dikhianati,” jelasnya.
Menurutnya, Amerika Serikat juga tetap memiliki kepentingan besar terhadap Iran dan terus mencari berbagai pendekatan diplomasi, termasuk menggunakan Pakistan sebagai moderator dalam negosiasi tertentu.
“Amerika menunjukkan bahwa persoalan Iran ini perlu dikurasi. Kalau tidak begitu, tidak mungkin muncul tuntutan menggunakan Pakistan sebagai moderator negosiasi. Setelah ada proses perdamaian, raport pertama bagus, tetapi kemudian muncul lagi project freedom,” katanya.
Ia menyebut, dalam setiap paket kebijakan besarnya, Amerika Serikat selalu menempatkan isu nuklir Iran, blokade ekonomi, hingga pembukaan Selat Hormuz sebagai bagian dari kepentingan strategis global mereka.
“Paket besar Amerika itu selalu sama, selesaikan nuklir, selesaikan dengan blokade, dan buka Hormuz,” ujar Budi Pramono.
Dalam paparannya, Budi Pramono juga menilai Amerika masih melihat Iran sebagai persoalan strategis, bukan hanya dari sisi senjata konvensional, tetapi juga kemampuan militer khusus dan pengembangan teknologi pertahanan.
“Amerika tetap melihat Iran sebagai persoalan strategis. Bukan hanya soal senjata biasa, tetapi kemampuan militer strategisnya,” katanya.
Ia mengakui Iran memang belum mampu sepenuhnya menandingi kekuatan global Amerika Serikat. Namun di sisi lain, perkembangan industri pertahanan Iran dinilai tumbuh sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir.
“Teknologi militernya sudah menyebar, kemampuan produksinya meningkat, dan mereka mampu mengembangkan berbagai sistem persenjataan sendiri. Sejak perang berkepanjangan, Iran dipaksa menjadi negara mandiri,” ungkapnya.
Menurutnya, jika Iran benar-benar mencapai kemandirian penuh dalam teknologi militernya, terutama rudal jarak menengah, maka kemampuan tersebut akan sulit dikejar lawan-lawannya.
“Belum lagi tingkat presisi persenjataannya semakin tinggi. Itu baru rudalnya, belum drone-drone mereka. Dan sekarang terbukti kemampuan drone Iran berkembang sangat jauh. Itu menunjukkan Iran serius membangun kekuatan strategisnya,” tutup Budi Pramono.
Turut hadir dalam acara ini, para tokoh senior dan pinisepuh Depinas SOKSI antara lain Prof. Bomer Pasaribu, Lauren Siburian, Rudy Sanyoto, Ketua Depinas SOKSI; Dina Hidayana dan tokoh-tokoh lainnya. {golkarpedia}
