TEKANAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi belakangan ini dinilai perlu direspons secara menyeluruh oleh seluruh otoritas ekonomi nasional.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi mendorong pemerintah untuk menjadikan kondisi ini sebagai momentum memperkuat struktur ekonomi Indonesia dari dalam.
“Kita harus menyikapi perkembangan ekonomi ini dengan tenang, seksama, dan bijak, baik dari sisi moneter maupun fiskal,” tegasnya, Rabu (13/5/2026).
Tercatat rupiah melemah 5,63 persen secara tahunan, berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS tekanan yang menurut Abdul Rahman perlu dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Abdul Rahman pun mendorong Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan instrumen kebijakan moneter yang dimiliki demi menjaga kepercayaan pasar terhadap rupiah.
“Bagi otoritas moneter, ini penting menjadi target kebijakan, yakni bagaimana melakukan upaya untuk memperkuat kembali rupiah, apakah melalui penjualan dolar atau membeli rupiah sehingga nilai tukar bisa terkoreksi,” kata Abdul Rahman yang pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin ini.
Dari sisi fiskal, ia mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap dampak pelemahan rupiah terhadap asumsi makro APBN 2026 terutama mengingat adanya peringatan dari kalangan ekonom mengenai potensi tekanan defisit APBN yang bisa membesar akibat pelemahan rupiah dan fluktuasi harga minyak.
“Pemerintah harus menghitung secara cermat pengaruh pelemahan rupiah terhadap penerimaan negara dan keseimbangan APBN. Asumsi Makro APBN 2026 asalah Rp 16.500/Dollar AS Karena itu pemerintah perlu memiliki berbagai skenario, baik skenario utama maupun contingency plan,” ujarnya, dikutip dari Republika.
Apresiasi Penundaan Tarif
Abdul Rahman menilai kondisi nilai tukar saat ini seharusnya menjadi angin segar bagi para eksportir. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 mencapai US$3,32 miliar, meningkat dari US$1,27 miliar pada bulan sebelumnya sinyal bahwa potensi ekspor nasional masih kuat dan perlu terus didorong.
Sehingga ia pun menyambut baik penundaan kebijakan penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) iuran produksi sejumlah komoditas mineral logam oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sebagai langkah yang sejalan dengan semangat tersebut.
“Atas dasar itu, saya menyambut baik kebijakan penundaan penyesuaian tarif PNBP yang diberlakukan oleh Menteri ESDM karena memberikan kemudahan bagi pelaku industri minerba untuk meningkatkan produksi dan ekspor,” katanya.
Abdul Rahman menilai langkah Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas investasi dan memperkuat iklim usaha sektor minerba. Ia berharap semangat serupa juga diikuti oleh kementerian-kementerian lain di lini sektor ekspor, agar seluruh komoditas ekspor nasional dapat semakin dioptimalkan dalam waktu singkat.
Salah satu contohnya, Abdul Rahman mengingatkan bahwa pengendalian impor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi menjaga stabilitas ekonomi.
“Saatnya kita lebih bijak dalam mengendalikan impor, termasuk mengurangi konsumsi barang-barang impor yang nilainya sangat bergantung pada mata uang dolar,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Rahman menegaskan dukungan penuh terhadap agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada pangan dan kemandirian energi sebagai benteng jangka panjang dari guncangan eksternal.
“Jika Indonesia mandiri dalam pangan dan energi, maka kita tidak akan mudah terganggu oleh gonjang-ganjing perubahan nilai tukar mata uang. Ini akan memperkuat kondisi ekonomi nasional,” tuturnya. []
