SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji menyikapi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta partai memberi pelatihan kepada kader buntut ramainya kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah. Sarmuji menyinggung biaya politik yang mahal di sistem pemilu saat ini.
“Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Sarmuji mengatakan akar permasalahan dari kasus korupsi kepala daerah belum tertangani dengan benar. Ia menyebut, jika hal itu tak teratasi, persoalan OTT kepala daerah akan terus terulang.
“Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang,” ujar Sarmuji, dikutip dari Detik.
Ia mengatakan Golkar sudah berulang kali memberikan imbauan hingga instruksi ke kepala daerah soal menjauhi perilaku korup. Kendati demikian, ia melihat akar masalah belum tertangani, maka persoalan akan terus terjadi. Ia pun mengusulkan ada perubahan dalam revisi UU Pilkada.
“Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh,” kata Sarmuji.
“Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada,” tambahnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung di Pilkada. Dia pun mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah.
“Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” kata Tito di DPR.
“Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat,” lanjutnya.
Tito menyarankan setiap calon kepala daerah mendapat pelatihan dulu mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan materi.
“Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan pemerintah hanya bisa melakukan pembinaan terhadap kepala daerah. Sebab, kepala daerah dipilih langsung melalui pilkada.
“Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu kapolres, kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat,” katanya. []
