SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M. Sarmuji mengajak Nahdlatul Ulama (NU) mengurangi keterlibatan dalam politik praktis dan memperkuat perannya dalam politik kebangsaan.
“Suka atau tidak suka, NU itu lekat dengan politik, sangat lekat. Tetapi sebagai orang NU yang tidak berada di partai yang identik dengan NU, saya berharap kelekatan NU dengan politik kecil itu dikurangi, sebaliknya keterlibatan NU di politik besar harus makin diperkuat,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/ 7/2026).
Ajakan tersebut disampaikan Sarmuji dalam diskusi “Bincang-bincang Menjelang Muktamar NU” bertajuk NU Masa Depan dan Masa Depan NU yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Sarmuji menilai ada perbedaan mendasar antara politik kecil dan politik besar. Ia mencontohkan, jika dalam momentum pemilu presiden NU lebih sibuk menjadi tim sukses dan memikirkan siapa calon yang akan menang, itu berarti tarikan politik kecil pada NU sedang menguat.
Sebaliknya, jika NU lebih fokus mengawal kualitas pemilu agar suara rakyat benar-benar terefleksikan dengan benar, maka posisi NU dalam politik besar justru semakin kuat.
“NU tentu lebih baik terlibat dalam politik besar, yakni politik kebangsaan, dengan memosisikan diri sebagai *civil society* yang bisa menasihati negara. Ini yang saat ini sangat kurang, civil society yang mampu menasihati negara, apalagi menasihati dengan cara yang adem penuh kelembutan seperti tradisi NU,” ujarnya.
Ia menilai penyampaian kritik atau nasihat kepada negara sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang santun dan tidak konfrontatif agar lebih mudah diterima.
Sarmuji mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan tradisi NU yang selama ini mengedepankan dialog dan kelembutan dalam menyampaikan pandangan kepada pemerintah.
“Karakter ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad: kalau mau menasihati pemimpin maka tariklah dia dalam ruang yang tertutup. NU punya tradisi seperti itu, bisa menasihati negara tanpa membuat negara tersinggung. Inilah yang saat ini kosong,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Lebih lanjut, ia menilai organisasi masyarakat memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan. Namun, efektivitas peran tersebut ditentukan oleh cara penyampaian yang dapat diterima oleh pemerintah.
“Maka dibutuhkan betul organisasi seperti NU yang bisa menasihati negara supaya tetap dalam track yang benar dengan cara yang lebih bisa diterima. NU tidak perlu sibuk siapa yang menang pemilu dan siapa yang menang pilpres. NU tidak perlu khawatir tidak mendapat berkah politik karena justru NU makin diperhitungkan kalau bermain di politik besar,” ujarnya. []
