ADA satu pelajaran penting dari sebuah peristiwa yang belakangan menjadi viral di media sosial: tidak semua yang viral boleh langsung dipercaya, dan tidak semua yang benar harus diterima berdasarkan narasi pertama yang kita lihat.
Baru-baru ini beredar luas video dan narasi mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut-sebut “harus diselamatkan” dengan cara dipindahkan dari pesawat kepresidenan ke pesawat lain menggunakan kendaraan katering di sebuah bandara di Turki.
Video tersebut memang menarik perhatian. Gambar seorang presiden negara adidaya berpindah secara diam-diam melalui kendaraan yang lazim digunakan untuk mengangkut makanan dan perlengkapan pesawat tentu mengundang rasa ingin tahu. Di media sosial, peristiwa itu kemudian berkembang menjadi berbagai macam judul, komentar, lelucon, spekulasi, bahkan kesimpulan politik.
Tapi justru di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang tidak kalah penting. Apakah narasi yang menyertai video tersebut sama dengan fakta peristiwanya? Inilah pentingnya check and recheck.
Peristiwa yang benar, tapi narasi yang harus diperiksa. Informasi yang tersedia dari sejumlah media internasional menunjukkan bahwa Trump memang melakukan perpindahan pesawat secara rahasia ketika meninggalkan Ankara, Turki, setelah menghadiri KTT NATO pada Juli 2026 lalu.
Belakangan terungkap Trump tidak benar-benar melanjutkan perjalanan sebagaimana yang semula dipersepsikan publik dengan pesawat yang terlihat di hadapan kamera. Ia dipindahkan secara diam-diam menuju pesawat militer C-32A. Dalam operasi tersebut digunakan sebuah truk katering dengan perangkat pengangkat, sehingga perpindahan dapat dilakukan tanpa menarik perhatian.
Menurut laporan yang kemudian muncul, langkah tersebut terkait pertimbangan keamanan dan adanya ancaman terhadap keselamatan Presiden Amerika Serikat. Trump sendiri mengatakan bahwa Secret Service dan pihak militer meminta dirinya mengikuti prosedur tersebut.
Jadi, ada fakta nyata di balik video viral tersebut. Namun, di sinilah persoalannya.
Fakta bahwa Trump dipindahkan menggunakan truk katering tidak otomatis berarti pesawat sebelumnya sedang mengalami kerusakan atau Trump “diselamatkan” dari kecelakaan pesawat.
Demikian pula, kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa Trump “melarikan diri” atau “ketakutan” hanya berdasarkan gambar perpindahan tersebut.
Ada konteks keamanan, operasi pengelabuan, dan pertimbangan intelijen yang jauh lebih kompleks daripada apa yang terlihat dalam video berdurasi beberapa detik.
Inilah bahaya framing di media sosial
Dalam ilmu komunikasi massa, kita mengenal konsep framing.
Sebuah peristiwa yang sama dapat diberi bingkai yang berbeda sehingga menghasilkan persepsi publik yang berbeda pula.
Contohnya sederhana.
Kalimat: “Trump diam-diam dipindahkan ke pesawat militer menggunakan truk katering karena pertimbangan keamanan.” akan menghasilkan persepsi yang berbeda dengan, Kalimat: “Trump kabur dan harus diselamatkan dari pesawat kepresidenan menggunakan truk katering.”
Gambarnya mungkin sama. Peristiwanya mungkin sama. Tetapi makna yang diterima publik menjadi berbeda.
Kalimat kedua mengandung penilaian dan dramatisasi yang jauh lebih kuat.
Di era media sosial, persoalan semacam ini menjadi semakin penting karena masyarakat sering kali tidak membaca keseluruhan berita. Banyak orang cukup membaca judul, melihat video, membaca satu kalimat keterangan, kemudian langsung memberikan kesimpulan.
Lebih jauh lagi, algoritma media sosial cenderung membuat informasi yang mengundang perhatian, kemarahan, kejutan, tawa, atau kontroversi lebih mudah beredar. Akibatnya, informasi yang paling cepat menyebar belum tentu informasi yang paling lengkap. Viral bukan ukuran kebenaran
Kita harus menanamkan satu prinsip sederhana kepada masyarakat: Viralitas bukanlah verifikasi.
Sebuah video yang telah ditonton jutaan kali belum tentu memberikan informasi yang lengkap.
Sebuah unggahan yang dibagikan ribuan orang belum tentu benar. Seorang tokoh dengan jutaan pengikut belum tentu setiap pernyataannya akurat. Bahkan sebuah foto yang benar-benar asli dapat digunakan untuk mendukung narasi yang keliru.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan tiga hal:
Pertama, fakta. Apa yang benar-benar terjadi Kedua, informasi. Siapa yang pertama kali menyampaikan informasi tersebut? Apa sumbernya? Apakah sumbernya kredibel Ketiga, interpretasi. Apa kesimpulan atau penilaian seseorang terhadap peristiwa tersebut?
Ketiganya sering dicampuradukkan di media sosial. Padahal, fakta tidak selalu sama dengan interpretasi terhadap fakta. Jangan berhenti pada video. Video adalah bukti visual, tetapi video tidak selalu menjelaskan seluruh konteks.
Kita harus bertanya: Kapan video tersebut dibuat?, Di mana lokasinya?, Siapa yang merekam?, Apa konteks sebelum dan sesudah kejadian? Apakah video tersebut utuh? Apakah narasinya berasal dari sumber resmi? Apakah media kredibel lain memberitakan hal yang sama? Apakah ada informasi yang sengaja dihilangkan?
Dalam kasus Trump, video perpindahan menggunakan kendaraan katering memang menjadi bagian dari peristiwa yang nyata. Tetapi makna di balik perpindahan tersebut baru menjadi lebih jelas setelah informasi mengenai operasi keamanan dan ancaman terhadap Presiden terungkap melalui laporan media.
Artinya, video adalah pintu masuk untuk mencari informasi, bukan selalu titik akhir untuk membuat kesimpulan. Mengapa masyarakat Indonesia perlu belajar dari kasus ini? Ya, karena Indonesia adalah masyarakat yang sangat akrab dengan media sosial. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, dan berbagai platform lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial membawa manfaat yang luar biasa.
Informasi menjadi cepat. Komunikasi menjadi murah. Masyarakat dapat mengetahui peristiwa dunia dalam hitungan menit. Tetapi kecepatan itu juga membawa risiko. Informasi yang keliru dapat beredar lebih cepat daripada klarifikasinya. Berita yang dipotong dapat lebih populer daripada berita yang lengkap.
Judul yang provokatif dapat lebih banyak dibagikan daripada laporan jurnalistik yang hati-hati. Karena itu, masyarakat Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial. Kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
Check and recheck bukan berarti tidak percaya kepada siapa pun
Ada orang yang menganggap melakukan verifikasi berarti kita tidak percaya kepada media. Itu keliru, Check and recheck justru merupakan bentuk penghormatan terhadap kebenaran. Kita tidak boleh terlalu cepat percaya. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu cepat tidak percaya. Keduanya sama-sama berbahaya.
Yang kita perlukan adalah sikap kritis, rasional, dan proporsional. Kalau sebuah berita terasa sangat mengejutkan, justru saat itulah kita harus lebih tenang. Kalau sebuah berita sangat sesuai dengan pendapat politik kita, justru saat itulah kita harus lebih berhati-hati. Kalau sebuah berita membuat kita marah, jangan langsung membagikannya. Kalau sebuah berita membuat kita senang karena seolah-olah membenarkan pendapat kita, tetap periksa sumbernya.
Sebab bias pribadi dapat membuat seseorang mempercayai informasi bukan karena informasi itu benar, tetapi karena informasi itu sesuai dengan apa yang ingin dipercayainya.
Lima pertanyaan sebelum menekan tombol “share”
Saya ingin menawarkan sebuah kebiasaan sederhana kepada masyarakat Indonesia. Sebelum membagikan sebuah berita, tanyakan lima hal: Apakah informasi tersebut benar atau baru sebatas klaim? Apakah berasal dari sumber resmi atau media yang memiliki reputasi jurnalistik? Apakah video atau foto tersebut ditampilkan secara utuh? Apakah peristiwa itu baru terjadi atau merupakan kejadian lama yang diunggah kembali? Apakah membagikan informasi tersebut akan membantu masyarakat atau justru memperbesar kebingungan dan kesalahpahaman? Lima pertanyaan sederhana ini dapat menjadi semacam rem intelektual sebelum jari kita menekan tombol share.
Jangan menjadi “jurnalis tanpa verifikasi”
Media sosial membuat setiap orang dapat menjadi penyebar informasi. Ini adalah demokratisasi komunikasi yang luar biasa. Tetapi ada konsekuensinya. Ketika seseorang meneruskan berita yang belum diverifikasi kepada 20 orang, kemudian 20 orang tersebut meneruskannya kepada 20 orang lainnya, informasi itu dapat berkembang menjadi ribuan penerima hanya dalam waktu singkat.
Karena itu, kita harus memahami satu hal: Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab komunikasi. Kita mungkin bukan wartawan. Kita juga mungkin bukan akademisi, demikian halnya kita juga mungkin bukan pejabat.
Tetapi ketika kita menyebarkan informasi kepada orang lain, kita telah mengambil bagian dalam proses komunikasi publik.
Karena itu, kebebasan berekspresi harus berjalan bersama tanggung jawab informasi. Bijak menggunakan media sosial, media sosial bukan musuh. Teknologi bukan musuh. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana manusia menggunakannya. Media sosial dapat menjadi ruang pendidikan, ruang demokrasi, ruang dialog, ruang silaturahmi, dan ruang berbagi pengetahuan. Tetapi media sosial juga dapat menjadi ruang penyebaran fitnah, manipulasi, propaganda, disinformasi, dan kebencian apabila digunakan tanpa tanggung jawab.
Karena itu, kita perlu membangun budaya baru: Sebelum percaya, periksa.
Sebelum berkomentar, pahami.
Sebelum menyimpulkan, baca konteks.
Sebelum membagikan, verifikasi. Itulah etika dasar masyarakat informasi.
Dari kasus Trump menuju kedewasaan bermedia, peristiwa Trump di Turki memberikan pelajaran yang sangat berharga. Yang menarik bukan semata-mata apakah seorang Presiden Amerika Serikat menggunakan truk katering untuk berpindah pesawat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat memproses informasi tentang peristiwa tersebut. Kita harus mampu membedakan antara fakta dan opini.
Antara berita dan komentar. Antara informasi dan propaganda. Antara dokumentasi dan framing. Antara sesuatu yang benar-benar terjadi dengan kesimpulan yang dibuat seseorang mengenai kejadian tersebut.
Dalam konteks inilah literasi media menjadi kebutuhan yang sangat penting. Masyarakat yang literat media bukanlah masyarakat yang mudah percaya. Tetapi juga bukan masyarakat yang selalu curiga.
Masyarakat yang literat media adalah masyarakat yang mau memeriksa sebelum percaya dan mau memahami sebelum menghakimi.
INGAT! Jangan biarkan jempol mengalahkan akal sehat. Kita hidup dalam zaman ketika informasi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk mencerna informasi tersebut. Karena itu, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar bagaimana mendapatkan informasi, melainkan bagaimana menentukan informasi mana yang layak dipercaya. Jangan sampai jempol kita bergerak lebih cepat daripada akal sehat. Jangan sampai tombol share mengalahkan proses berpikir. Dan jangan sampai sesuatu menjadi “benar” hanya karena sudah menjadi “viral”.
Peristiwa Trump dan truk katering di Turki seharusnya tidak hanya menjadi bahan lelucon atau perdebatan politik di media sosial. Ia seharusnya menjadi bahan pelajaran tentang bagaimana kita sebagai masyarakat informasi memperlakukan kebenaran. Sebab pada akhirnya, kebenaran tidak ditentukan oleh berapa juta kali sebuah informasi dibagikan. Kebenaran harus dicari, diperiksa, dikonfirmasi, dan dipertanggungjawabkan.
Itulah makna sesungguhnya dari check and recheck.
Bijak bermedia bukan berarti takut bersuara.
Bijak bermedia berarti berani bersuara dengan dasar yang benar. Dan di tengah derasnya arus informasi global hari ini, akal sehat adalah benteng terakhir kita melawan kesesatan informasi. []
Oleh: Prof. Ali Mochtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar
