WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi dan transportasi untuk menyiapkan ketersediaan BBM serta transportasi publik menjelang arus mudik Lebaran 2026.
“Penting untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang harus mudik Lebaran 2025,” kata Nurdin dalam keteranganya diterima di Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Dorongan kesiapan ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, bersama sejumlah mitra strategis BUMN.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pemangku kepentingan membahas langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan sektor energi dan transportasi menghadapi lonjakan aktivitas perjalanan masyarakat pada musim mudik.
Nurdin menilai, kesiapan pasokan energi menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2026.
Menurut dia, peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik hampir selalu diikuti dengan lonjakan konsumsi BBM di berbagai wilayah, terutama di jalur-jalur utama perjalanan darat. Karena itu, Nurdin meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat distribusi serta menjaga stabilitas pasokan BBM di SPBU.
“Perkuat distribusi serta jaga stabilitas pasokan BBM di SPBU sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.
Selain memastikan ketersediaan energi, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan sektor transportasi nasional yang berada di bawah koordinasi BUMN.
Sejumlah operator transportasi seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Garuda Indonesia, Citilink, serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan layanan, mulai dari ketersediaan armada hingga kualitas pelayanan bagi penumpang.
Nurdin menekankan bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kelancaran arus mudik nasional tahun 2026 ini.
Dia menilai kesiapan infrastruktur energi dan transportasi bukan hanya soal operasional semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman. []
