ANGGOTA Komisi X DPR RI, Karmila Sari, memberikan perhatian serius terhadap rencana penyelenggaraan sekolah rakyat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya ke daerah tersebut, Karmila menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan kemiskinan, sekaligus memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya pengelolaan program sekolah rakyat secara matang dan bijak, agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan tujuan utama pemerintah, yaitu pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
“Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat antusias untuk membangun sekolah rakyat di daerahnya. Pemkab Deli Serdang dilaporkan telah menyiapkan lahan sebagai lokasi sekolah berbasis asrama tersebut,” ujar Karmila Sari dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Namun di tengah situasi efisiensi anggaran nasional, Karmila mengingatkan agar semua pihak terlibat mengelola program ini dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, meski sekolah rakyat merupakan solusi penting, terutama di tengah keterbatasan kewenangan pemerintah pusat atas SMA yang kini berada di bawah kendali pemerintah provinsi, namun harus ada teknis yang jelas dalam pelaksanaannya.
“Karena memang wewenang SMA itu ada di provinsi, nah ini juga sebagai solusi ada sekolah rakyat. Tapi sekolah rakyat ini di mana kita pada saat zaman efisiensi ini harus juga memperlihatkan teknis yang jelas karena mereka itu diasramakan,” tegas srikandi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, legislator asal Riau ini juga menyoroti aspek pembiayaan dan pemeliharaan sekolah rakyat yang berasrama. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan operasional program ini agar tidak memberatkan keuangan negara, namun tetap mampu memberikan manfaat secara optimal.
“Otomatis juga membutuhkan biaya, yang namanya biaya makan, biaya penjagaan mereka anak-anak yang ada dan dititipkan di sekolah tersebut. Hal ini tentu harus betul-betul di-maintenance supaya manfaat dan fungsi sekolah rakyat itu betul-betul tercapai, karena ini betul-betul untuk mereka yang menengah ke bawah,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap implementasi program ini, Karmila meminta agar sinergi antar kementerian diperkuat, khususnya antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta seluruh stakeholder terkait.
Diketahui, pada bulan Maret lalu Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Melalui Inpres ini, Kementerian Sosial diberi mandat untuk menyelenggarakan sekolah rakyat sebagai bagian dari program prioritas nasional guna memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kalangan prasejahtera.
Dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan yang ketat, Karmila Sari berharap sekolah rakyat dapat menjadi motor penggerak baru dalam menekan angka kemiskinan dan membangun masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. []
