Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang dilakukan baru-baru ini dan langkah Presiden Prabowo Subianto mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional sesungguhnya memiliki tujuan yang selaras, yakni mendorong perbaikan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya aksi mahasiswa dan ‘demo’ Pak Prabowo memiliki titik temu. Keduanya berbicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” ujar Idrus Marham saat ditemui di kantor DPD I Partai Golkar DKI Jakarta pada Sabtu (13/06).
Menurut Idrus, kebebasan mahasiswa menyampaikan pendapat bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia berharap perhatian publik juga diarahkan pada persoalan yang lebih mendasar terkait tata kelola ekonomi nasional.
“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” katanya.
Ia menyoroti pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI mengenai dugaan praktik under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing yang disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp15.400 triliun. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolektif? Itu disampaikan langsung Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Idrus menilai apa yang disampaikan Presiden Prabowo bentuk penyampaian keresahan terhadap kondisi bangsa melalui jalur konstitusional. Karena itu, reformasi tata kelola ekonomi perlu terus dijalankan meski berpotensi menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh celah dalam sistem.
“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap, penyampaian keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR, dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi. Siapapun yang terganggu kepentingan hidupnya pasti akan melawan, salah satu bentuk perlawanan yaitu mendegradasi pemerintahan yang mengambil kebijakan,” kata Idrus.
Ia menegaskan pembenahan ekonomi nasional membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Menurutnya, perbedaan mahasiswa dan Presiden hanya terletak pada kewenangan yang dimiliki masing-masing.
“Presiden memiliki kekuasaan sehingga setelah menyampaikan itu bisa dilanjutkan dengan kebijakan. Sementara mahasiswa memiliki kekuatan pada wacana, konsep, kekuatan moral dan kontrol publik,” ujarnya.
Idrus menambahkan, tata kelola ekonomi nasional harus berlandaskan Pancasila dan konstitusi serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat perlu terus dibangun dalam semangat kebangsaan dan etika demokrasi.
“Ini sebenarnya sudah hampir menemukan titik temu. Tinggal bagaimana dikomunikasikan dengan baik dan ditekankan pada moralitas serta kepentingan bangsa. Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan etika. Niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan,” tutup Idrus. {golkarpedia}
