LANGKAH mitigasi nasional dinilai perlu segera diperkuat untuk mencegah masuknya hantavirus varian Andes ke Indonesia. Pengawasan di seluruh pintu masuk negara, penguatan sistem surveilans, hingga kesiapan laboratorium dan rumah sakit menjadi aspek penting yang harus dipastikan pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan bahwa kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan risiko kesehatan masyarakat global akibat kasus hantavirus varian Andes yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius masih berada pada tingkat rendah.
“Walaupun WHO menyebut risikonya rendah dan ini bukan awal pandemi baru, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah mitigasi secara menyeluruh. Kita tidak boleh lengah,” ujar Ravindra dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Ravindra, balai kekarantinaan kesehatan harus siaga di setiap pintu masuk negara, baik bandar udara internasional maupun pelabuhan laut. Pemerintah juga diminta melakukan skrining kesehatan secara komprehensif terhadap penumpang kapal dan pesawat, terutama mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari negara berisiko tinggi seperti negara-negara di Amerika Selatan.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, hantavirus varian Andes merupakan satu-satunya varian hantavirus yang diketahui dapat menular antarmanusia melalui kontak erat dan berkepanjangan.
Varian tersebut berasal dari Amerika Selatan dan dapat menyebabkan sindrom kardiopulmoner dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. “Varian Andes memiliki karakteristik berbeda karena dapat menular antarmanusia. Walaupun sampai saat ini belum terdeteksi di Indonesia, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan,” katanya.
Ravindra menambahkan, kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia selama ini merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) strain Seoul Virus. Penularannya terjadi secara zoonosis melalui tikus got (Rattus norvegicus) dan tikus rumah (Rattus rattus), sehingga tidak menular antarmanusia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sepanjang 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026 tercatat 23 kasus terkonfirmasi HFRS strain Seoul Virus di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 20 pasien dinyatakan sembuh dan tiga orang meninggal dunia. Kasus tersebar di sejumlah daerah, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Selain pengawasan di pintu masuk negara, Politisi asal Dapil Jawa Barat V itu juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan sanitasi lingkungan, pengendalian populasi tikus, serta pengawasan kesehatan di wilayah rawan seperti pelabuhan, gudang logistik, kawasan padat penduduk, dan daerah pascabanjir.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem mitigasi nasional yang terintegrasi, mulai dari surveilans epidemiologi, kapasitas laboratorium, kesiapan rumah sakit, hingga respons cepat di daerah.
“Ketahanan kesehatan nasional harus menjadi bagian penting dari ketahanan negara. Dengan sistem yang kuat, kita dapat mendeteksi dan menangani ancaman penyakit menular secara cepat dan efektif,” pungkasnya. []
