Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, menilai gagasan pemerintahan Prabowo Subianto terkait kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN merupakan langkah besar yang dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Firman, kebijakan tersebut memiliki semangat yang sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.
“Kita selama ini terlalu lama berada dalam posisi sebagai penjual bahan mentah yang mengikuti permainan harga global. Negara harus mulai hadir sebagai pengendali, bukan hanya penonton. Gagasan ekspor satu pintu bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar dunia,” ujar Firman dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Firman menjelaskan, melalui sistem agregasi ekspor lewat BUMN, pemerintah memiliki peluang besar untuk mengkonsolidasikan volume komoditas strategis seperti nikel, bauksit, timah, sawit, hingga batubara sehingga Indonesia tidak lagi mudah ditekan oleh buyer internasional.
Ia menilai pola tersebut berpotensi menciptakan model perdagangan nasional yang lebih kuat, serupa dengan negara-negara yang berhasil mengelola komoditas strategisnya secara terintegrasi.
“Kalau volume ekspor dikonsolidasikan, maka bargaining power kita naik. Indonesia jangan terus-terusan menjual kekayaan alam dengan pola eceran sementara negara lain menikmati nilai tambah industrinya. Ini momentum untuk mengubah arsitektur perdagangan SDA nasional,” beber Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut.
Selain memperkuat kontrol harga, Firman juga melihat kebijakan itu dapat mendorong percepatan hilirisasi industri di dalam negeri. Menurut Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, selama ini banyak perusahaan lebih nyaman mengekspor bahan mentah karena sistem perdagangan global memang memberi ruang besar bagi praktik tersebut.
“Ketika ekspor mentah mulai dikendalikan, maka industri akan dipaksa masuk ke fase hilirisasi. Ini penting supaya Indonesia tidak hanya dikenal sebagai penghasil bahan baku, tetapi juga sebagai produsen barang jadi yang punya nilai ekonomi jauh lebih tinggi,” tegas politisi senior Partai Golkar ini.
Namun demikian, Firman mengingatkan bahwa kebijakan besar tersebut juga mengandung risiko serius apabila tidak disiapkan dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia menyoroti potensi munculnya birokrasi baru yang justru dapat memperlambat perdagangan dan mematikan daya saing sektor swasta apabila BUMN tidak dikelola secara modern.
“Jangan sampai BUMN berubah menjadi makelar negara yang lambat, mahal, dan sarat kepentingan politik. Kalau tata kelolanya buruk, investor bisa kabur, buyer pindah ke negara lain, dan akhirnya yang dirugikan justru produsen dalam negeri,” ujarnya.
Firman juga mengingatkan bahwa konsentrasi kendali ekspor pada satu atau dua entitas BUMN berpotensi membuka ruang rente ekonomi dan konflik kepentingan apabila tidak diawasi secara ketat. Karena itu, ia meminta agar pemerintah sejak awal membangun sistem digital yang transparan dan dapat diaudit secara real time oleh publik maupun lembaga pengawas negara.
“Kebijakan ini jangan hanya bicara nasionalisme ekonomi, tetapi juga harus bicara good governance. Semua transaksi harus transparan, harga harus terbuka, dan pengawasan DPR, BPK, serta aparat penegak hukum harus berjalan maksimal agar tidak muncul praktik korupsi baru,” dikatakan legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
Firman menilai implementasi kebijakan tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan memilih beberapa komoditas strategis terlebih dahulu sebagai proyek percontohan sebelum diterapkan secara luas.
Ia juga meminta pemerintah memastikan petani, penambang rakyat, dan pelaku usaha kecil tetap memperoleh harga yang adil agar tidak menjadi korban dalam proses konsolidasi perdagangan nasional.
“Jangan sampai negara ingin memperkuat kontrol ekspor, tetapi di bawah petani sawit, nelayan, atau penambang rakyat justru ditekan harganya. Negara harus hadir melindungi seluruh rantai produksi nasional, bukan hanya mengejar pendapatan semata,” pungkas Firman. {golkarpedia}
