Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menerima keluhan dari para nelayan kapal penangkap ikan di atas 30 Gross Tonnage (GT) terkait tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar non-subsidi yang kini mencapai Rp30.000 per liter. Aspirasi tersebut disampaikan nelayan saat agenda reses di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, tepatnya di Juwana, Kabupaten Pati.
Dalam pertemuan tersebut, nelayan diwakili oleh Purnomo, warga Desa Mbendar, Kecamatan Juwana. Ia mengungkapkan bahwa lonjakan harga solar non-subsidi membuat biaya operasional melaut meningkat drastis hingga banyak kapal memilih tidak beroperasi.
“Untuk sekali melaut, kapal 30 GT ke atas butuh 5.000 sampai 10.000 liter solar. Kalau harga Rp30.000 per liter, biaya BBM saja sudah Rp150 juta hingga Rp300 juta. Ini belum termasuk biaya ABK, perbekalan, dan perawatan kapal. Banyak nelayan terpaksa tidak melaut,” ujar Purnomo.
Menanggapi keluhan tersebut, Firman Soebagyo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi nelayan kapal besar yang saat ini tertekan akibat tingginya biaya BBM. Ia mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya sudah sampaikan ke Kemenko Perekonomian dan Dirjen Tangkap KKP. Beliau-beliau sangat serius mendiskusikan rasionalisasi dan penyesuaian harga BBM untuk nelayan kapal di atas 30 GT. Ini situasional dan kondisional karena dampak konflik global, tapi negara tidak boleh membiarkan nelayan mati usaha,” tegas Firman.
Firman juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas skema terbaik untuk membantu nelayan kapal besar menghadapi lonjakan harga solar non-subsidi. Ia menyebut rapat koordinasi bersama Pertamina, BPH Migas, dan instansi terkait telah digelar guna mencari solusi yang tepat.
“Rapatnya hari ini belum menghasilkan keputusan final. Akan dilanjutkan kembali hari Rabu mendatang untuk memfinalkan skema terbaik. Kita berharap segera ada keputusan yang berpihak pada nelayan,” jelas Firman.
Selain mendorong solusi terkait harga BBM, legislator dari Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati itu juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi bagi Pertamina sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Menurutnya, penyesuaian harga BBM untuk nelayan kapal besar harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Firman turut meminta pemerintah pusat, aparat penegak hukum (APH), serta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penyalahgunaan akibat tingginya disparitas harga solar subsidi dan non-subsidi.
“Jangan sampai ada penyalahgunaan. Disparitas atau selisih harga solar subsidi dengan non-subsidi sangat besar, mencapai belasan ribu rupiah per liter. Ini rawan diselewengkan. Kalau ditemukan, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Menurut Firman, nelayan kapal di atas 30 GT memiliki peran penting sebagai penopang pasokan ikan nasional. Karena itu, ia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar aktivitas melaut tidak lumpuh akibat mahalnya harga BBM. “Saya akan kawal ini sampai tuntas di Komisi IV DPR RI,” pungkasnya. {golkarpedia}
