ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menyoroti arah kebijakan dan prioritas program Kementerian Pariwisata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Pariwisata yang digelar pada Rabu (1/4/2026).
Dalam forum tersebut, Andhika menekankan pentingnya ketepatan strategi pemerintah dalam menentukan program yang paling realistis dan mendesak untuk direalisasikan, khususnya di tengah dinamika global yang turut memengaruhi sektor pariwisata nasional.
Ia menggarisbawahi beberapa poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, terkait optimalisasi maskapai non-Timur Tengah melalui pembukaan penerbangan langsung dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat.
Menurutnya, langkah ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, namun membutuhkan kesiapan infrastruktur, insentif, serta diplomasi aviasi yang kuat agar dapat segera terealisasi.
Kedua, Andika menyoroti strategi close border event sebagai upaya menangkap potensi wisatawan di wilayah perbatasan. Ia menilai program ini relatif lebih cepat diimplementasikan dan bisa menjadi solusi jangka pendek dalam meningkatkan kunjungan wisata, khususnya di daerah perbatasan yang selama ini belum optimal tergarap.
Ketiga, ia meminta kejelasan dari Kementerian Pariwisata terkait hasil konkret dari berbagai nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani dengan sejumlah lembaga. Andhika menegaskan bahwa publik perlu mengetahui sejauh mana implementasi kerja sama tersebut berjalan dan apa dampak nyatanya terhadap pengembangan sektor pariwisata nasional.
Selain itu, Andhika juga mendorong Kementerian untuk menjelaskan strategi mitigasi terhadap dampak konflik global, termasuk perang yang berpotensi memengaruhi mobilitas wisatawan internasional serta stabilitas sektor pariwisata.
“Pemerintah harus mampu memilah mana program yang paling mungkin direalisasikan dalam waktu dekat dan mana yang menjadi prioritas utama. Di tengah situasi global yang tidak menentu, efektivitas kebijakan menjadi kunci,” tegas Andhika, dikutip dari FraksiGolkar.
Melalui RDP ini, Komisi VII DPR RI berharap Kementerian Pariwisata dapat menyusun langkah strategis yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil, guna memastikan sektor pariwisata tetap tumbuh dan berdaya saing di tengah tantangan global. []
