ANGGOTA Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar). Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat telah disepakati bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Totalnya Rp17 triliun hingga 2029, khusus untuk kebutuhan sektor PU di Sumatera Barat. Untuk tahun 2026 telah disepakati alokasi sebesar Rp4 triliun, dan ini sudah disetujui oleh Komisi V,” ujar Zigo saat pendalaman Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Dengan telah disetujuinya anggaran tersebut, ia bilang, tidak boleh ada alasan keterlambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Namun, percepatan tetap harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Penanganan bencana harus cepat, tetapi kajian dan perencanaan harus benar-benar matang. Jangan sampai pekerjaan selesai cepat, tetapi menimbulkan masalah hukum bagi pelaksana di kemudian hari,” tegasnya, dikutip dari laman DPR RI.
Lebih lanjut, Zigo juga menyoroti pentingnya penataan sumber material konstruksi, termasuk memastikan legalitas material yang digunakan dalam proyek-proyek pemulihan. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penggunaan material ilegal yang justru dapat memperburuk kondisi lingkungan.
“Kami meminta perizinan, termasuk galian C, ditata dengan baik. Jangan sampai dalam pelaksanaan proyek besar ini justru menggunakan material ilegal yang berpotensi menimbulkan persoalan baru,” tambahnya.
Selain itu, Komisi V juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Menurut Zigo, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen kuat, namun hal tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun rumah bagi masyarakat terdampak. Namun, kami meminta pemerintah daerah juga serius dalam menyiapkan lahan. Harus ada batas waktu yang jelas dan tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terjebak pada informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu-isu yang berkembang di media sosial. Penanganan bencana, harus tetap berbasis data dan kajian teknis yang komprehensif.
“Kita tidak boleh hanya mengikuti hal yang viral. Penanganan harus cepat, tetapi tetap berdasarkan kajian yang matang agar hasilnya tepat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan, termasuk dalam menangani faktor-faktor penyebab bencana.
“Kami menghadapi tantangan besar, termasuk aktivitas tambang ilegal yang berpotensi memperparah risiko banjir dan longsor. Oleh karena itu, kami mendorong percepatan normalisasi sungai dan penataan wilayah agar dampak bencana dapat diminimalkan,” ungkap Mahyeldi.
Ia juga menekankan bahwa curah hujan yang masih tinggi serta sedimentasi sungai menjadi ancaman serius bagi wilayah Sumatera Barat. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan penanganan.
“Potensi bencana masih tinggi, sehingga percepatan penanganan menjadi sangat penting. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar seluruh program dapat berjalan optimal,” tutupnya. []
