“MBG… Mas Bahlil Ganteng…”
“Buah apa yang paling manis?… Buahlilll…”
“Tambah ganteng aja… my little bolu ketan…”
Jujur saja, beberapa hari terakhir rasanya hampir mustahil membuka Reels tanpa ketemu video kreatif lagu itu. Mau scroll sebentar, muncul lagi. Pindah ke TikTok, ada lagi. Bahkan di kolom komentar berita politik pun kadang tiba-tiba ada yang nulis, “Buahlil…”
Lucu? Iya. Absurd? Banget. Tapi justru karena absurd itulah fenomena ini menarik.
Kita sedang hidup di masa ketika seorang pejabat negara bisa lebih cepat dikenal lewat remix Reels dan TikTok dibanding lewat konferensi persnya sendiri. Dan itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa cara politik bekerja di Indonesia sedang berubah.
Fenomena “Kanda Bahlil” sekarang bahkan sudah berkembang jauh melampaui sekadar lagu viral biasa. Lagu-lagunya makin berkembang, remix-nya beragam, dan media sosial terus memproduksi versi-versi baru tanpa henti.
Ada video AI yang menampilkan “Kanda Bahlil” sebagai drummer band rock. Ada versi acapella. Ada edit anime. Ada video musik generatif ala konser virtual. Dan anehnya, semuanya terasa nyambung dengan kultur digital hari ini.
Yang menarik, sebagian besar konten itu kemungkinan bukan dibuat industri hiburan profesional. Semuanya diduga lahir dari netizen sendiri. Di titik ini, “Kanda Bahlil” bukan lagi sekadar lagu viral. Ia mulai berubah menjadi budaya digital. Dan mungkin, inilah salah satu tanda paling jelas bahwa politik Indonesia sedang memasuki fase baru, yaitu politik yang hidup di FYP.
Dulu politik identik dengan orasi panjang, bahasa formal, jas rapi, lalu wajah serius di televisi. Sekarang, politik nongkrong di timeline. Masuk lewat meme, lagu viral, video kreatif, sampai candaan receh yang terus diputar ulang.
Fenomena ini menurut saya menarik karena berada di persimpangan tiga hal sekaligus, yaitu mediatization, branding, dan participatory culture. Bahasanya memang akademik, tapi sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita sekarang.
Teori Mediatization of Politics yang dikemukakan Jesper Stromback (2008) menjelaskan bahwa politik modern makin mengikuti logika media. Kalau dulu politisi harus menyesuaikan diri dengan televisi, radio atau media cetak, sekarang mereka harus menyesuaikan diri dengan algoritma media sosial.
Masalahnya, algoritma tidak peduli mana kebijakan yang paling penting. Algoritma lebih suka sesuatu yang cepat, emosional, lucu, absurd, gampang dibagikan, dan membuat orang berhenti scrolling.
Makanya kadang video 15 detik bisa lebih berpengaruh dibanding pidato satu jam. Dan “Kanda Bahlil” bekerja persis di titik itu.
Orang mungkin tidak hafal detail kebijakan energi. Tapi mereka hafal “MBG… Mas Bahlil Ganteng…”. Di situlah kita mulai sadar bahwa perhatian, saat ini adalah mata uang politik yang baru. Tokoh yang paling sering lewat di layar kita biasanya akan terasa paling dekat, walaupun kita sebenarnya tidak benar-benar mengenalnya.
Saya rasa itu juga kenapa banyak politisi sekarang mulai tampil lebih santai di media sosial. Ada yang bikin vlog, ada yang ikut tren TikTok, ada juga yang membangun persona yang gampang dijadikan meme. Karena di era digital, dikenal saja tidak cukup. Mereka harus diingat.
Nah, di sinilah teori branding masuk. Tom Peters (1997) melalui teori Personal Branding menjelaskan bahwa di era modern, individu bisa diperlakukan seperti brand. Artinya, seseorang bukan cuma dinilai dari kapasitasnya, tapi juga dari kesan yang muncul di kepala publik. Dan media sosial mempercepat proses itu. Pengulangan kecil seperti: “Buahlilll…” atau “My little bolu ketan…” lama-lama berubah menjadi identitas digital.
Receh memang. Tapi branding sering bekerja justru lewat hal-hal receh yang terus diulang. Sekarang coba kita lihat bagaimana publik mengenali Bahlil di internet. Banyak orang mungkin langsung teringat tentang gaya bicaranya, ekspresinya, aura digitalnya, sampai meme-meme tentang dirinya. Padahal belum tentu mereka mengikuti kebijakannya.
Di titik itu, politik berubah menjadi sesuatu yang bukan cuma dipahami, tapi juga dirasakan secara visual dan emosional. Namun fenomena ini sebenarnya belum berhenti di mediatization dan branding saja. Yang membuat “Kanda Bahlil” makin menarik adalah bagaimana netizen ikut memperluas semesta digitalnya.
Di sinilah teori Participatory Culture dari Henry Jenkins (2006) terasa relevan. Jenkins menjelaskan bahwa di era digital, audiens bukan lagi sekadar penonton pasif. Mereka ikut menciptakan, memodifikasi, menyebarkan, bahkan mengembangkan budaya media itu sendiri.
Dan itulah yang terjadi sekarang. Netizen tidak cuma menikmati lagu “Kanda Bahlil”. Mereka ikut membangun “lore”-nya. Ada yang bikin remix baru. Ada yang bikin versi dangdut. Ada yang bikin AI video Bahlil jadi drummer metal. Ada yang bikin edit anime. Ada yang bikin video acapella absurd. Artinya, persona digital seorang tokoh politik sekarang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh tim komunikasi resmi.
Teknologi digital dan internet ikut mengambil alih proses produksi citra. Dan AI mempercepat semuanya. Dulu memproduksi video parodi perlu kamera, editing, studio, dan skill teknis tertentu. Sekarang cukup modal prompt AI dan aplikasi edit sederhana.
Akibatnya, budaya remix politik berkembang jauh lebih cepat dan lebih liar. Setiap orang bisa jadi produser meme politik. Setiap orang bisa jadi distributor citra politik. Dan setiap orang bisa ikut memperluas identitas digital seorang tokoh hanya lewat satu video pendek.
Di titik inilah politik makin sulit dipisahkan dari budaya hiburan. Tokoh politik sekarang bergerak seperti karakter pop culture. Mereka hidup di meme, komentar receh, video TikTok, video AI, dan budaya algoritma yang terus memutar ulang perhatian publik.
Yang menarik sekaligus mengkhawatirkan adalah ketika publik mulai lebih mengenal persona dibanding substansi. Orang bisa hafal lagu viralnya, hafal meme-nya, hafal video kreatifnya, tapi belum tentu memahami kebijakan yang sebenarnya dipertaruhkan.
Kadang saya merasa media sosial membuat politik berubah jadi kompetisi perhatian. Bukan lagi siapa yang paling kuat gagasannya, tapi siapa yang paling kuat bertahan di timeline. Dan algoritma suka sesuatu yang rame.
Neil Postman dalam bukunya Amusing Ourselves to Death (1985) pernah mengingatkan bahwa masyarakat modern berisiko mengubah terlalu banyak hal menjadi hiburan, termasuk politik. Kalau kita membacanya waktu dulu, rasanya teoritis banget. Tapi sekarang? Rasanya kita sedang melihatnya langsung di layar ponsel kita sendiri.
Politik tidak lagi tinggal di podium pidato atau ruang parlemen. Ia hidup di antara meme, Reels, TikTok, remix AI, dan komentar receh yang terus muter di media sosial.
Dan mungkin ironi terbesar dari semua ini adalah, di era algoritma dan AI, kadang yang paling menentukan bukan siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling berhasil tinggal lebih lama di kepala publik. [RM]
Oleh: Nurrohman Efendi, Pemerhati Film dan Media. Mantan Jurnalis TV
