PERSOALAN infrastruktur dasar masih menjadi keluhan dominan masyarakat desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah kepala desa dan lurah menyampaikan langsung berbagai aspirasi tersebut saat bertemu dengan Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady di kediamannya di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Rombongan yang datang berasal dari Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan, meski hadir dalam waktu yang berbeda.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Camat Polongbangkeng Utara, Camat Polongbangkeng Timur, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Takalar, serta Kabid Bina Marga PUPR Takalar.
Bagi para kepala desa, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait kondisi infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan.
Sejumlah ruas jalan desa dilaporkan mengalami kerusakan berat. Faktor usia jalan dan tingginya intensitas kendaraan pengangkut hasil pertanian menjadi penyebab utama kerusakan tersebut.
“Kalau hujan turun, jalan berlumpur dan licin. Warga kesulitan membawa hasil panen keluar desa. Bahkan ada beberapa titik yang nyaris tidak bisa dilalui,” ungkap salah seorang kepala desa dalam pertemuan tersebut, dikutip dari FraksiGolkar, Minggu (10/5/2026).
Kondisi jalan yang rusak berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, biaya transportasi meningkat, serta mobilitas masyarakat terganggu, terutama saat musim hujan.
Selain jalan, kebutuhan pembangunan jembatan gantung juga menjadi perhatian serius. Di beberapa wilayah, masyarakat masih mengandalkan akses seadanya untuk menyeberangi sungai.
Ketika debit air meningkat, warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun pasar tradisional.
Di sisi lain, para kepala desa juga mengungkapkan kekhawatiran atas pengurangan dana desa yang disebut mencapai sekitar 64 persen pada tahun ini.
Mereka menyebut anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp200 juta, sehingga banyak program pembangunan terpaksa ditunda.
“Banyak program tertunda karena kemampuan anggaran desa sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar salah seorang kepala desa.
Menanggapi hal tersebut, Hamka menyatakan memahami kondisi yang dihadapi masyarakat desa di Takalar. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi terkait pembangunan jalan dan jembatan.
“Semua usulan harus direncanakan dengan baik dan dimasukkan dalam daftar kebutuhan daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Jika administrasi dan perencanaannya lengkap, tentu akan lebih mudah diperjuangkan melalui jalur aspirasi,” jelas Hamka.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan prioritas dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Para kepala desa berharap pertemuan ini menjadi titik awal percepatan pembangunan infrastruktur di Takalar. Mereka menilai dukungan dari DPR RI sangat penting agar pembangunan desa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Bagi masyarakat desa, keberadaan jalan yang layak dan jembatan yang aman bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi penentu kelancaran ekonomi, akses layanan dasar, serta masa depan yang lebih baik. []
