PEMAHAMAN terhadap nilai-nilai kebangsaan dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan sekaligus memperkuat kehidupan demokrasi di tengah masyarakat. Demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab, etika, dan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Anggota MPR RI Firman Soebagyo saat menjadi narasumber kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) MPR RI bertema “Penguatan Demokrasi Substansi dan Etika Berbangsa” di salah satu hotel di Kabupaten Pati, Minggu (9/8/2026).
Kegiatan yang diikuti kader Partai Golkar tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap Empat Pilar MPR RI sekaligus meningkatkan wawasan kebangsaan. Menurut Firman, sosialisasi Empat Pilar perlu terus dilakukan agar nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
Empat Pilar MPR RI meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang merekatkan keberagaman masyarakat Indonesia.
Firman mengatakan, keberadaan Empat Pilar memiliki posisi penting dalam menjaga arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari sisi suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial masyarakat.
Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan kekuatan bangsa yang harus dikelola dengan baik. Tanpa landasan bersama, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan Indonesia justru berpotensi berkembang menjadi sumber konflik dan perpecahan.
“Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga bagaimana kebebasan tersebut dijalankan dengan tanggung jawab dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan,” ujar Firman, dikutip dari Golkarpedia.
Ia menilai penguatan wawasan kebangsaan semakin penting di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat semakin mudah menerima berbagai pandangan, termasuk informasi yang belum tentu benar dan dapat memengaruhi cara seseorang melihat kelompok lain.
Karena itu, Firman mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan menyaring informasi sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan ketika menghadapi perbedaan pandangan. Menurut dia, demokrasi yang sehat tidak boleh hanya melahirkan kebebasan, tetapi juga harus membangun kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.
Pemahaman terhadap Pancasila, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kata Firman, dapat menjadi pijakan masyarakat dalam menjalankan kehidupan demokrasi secara lebih dewasa. Nilai-nilai tersebut juga menjadi pengingat agar perbedaan pilihan politik tidak sampai menghilangkan semangat persatuan sebagai sesama warga negara.
“Empat Pilar MPR RI harus dipahami bukan sekadar sebagai materi sosialisasi, tetapi menjadi nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.
Firman juga menyoroti pentingnya penguatan wawasan kebangsaan bagi kader partai politik. Menurutnya, kader partai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki peran dalam membangun komunikasi politik di tingkat akar rumput.
Karena itu, kader partai tidak hanya dituntut memahami kepentingan politik, tetapi juga harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Sikap tersebut dinilai penting agar kompetisi politik tetap berlangsung secara sehat tanpa mengorbankan persatuan dan kerukunan masyarakat.
“Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu sesuatu yang biasa. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita kehilangan rasa sebagai satu bangsa,” ujar Firman.
Ia menambahkan, penguatan demokrasi substantif harus berjalan beriringan dengan etika dalam kehidupan berbangsa. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, maupun berbeda pendapat, tetapi seluruh kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati hukum, norma sosial, dan hak orang lain.
Selain sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan seminar public speaking yang disampaikan Yant Subiyanto. Materi tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan gagasan secara efektif kepada masyarakat.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut. Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang turut menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait kehidupan demokrasi serta wawasan kebangsaan.
Firman berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemahaman peserta di dalam forum. Ia mendorong para kader untuk meneruskan nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat melalui aktivitas sosial dan politik di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan merupakan pekerjaan bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Terlebih di tengah dinamika politik, perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang dapat dengan cepat membentuk opini masyarakat.
“Kalau nilai kebangsaan kita kuat, perbedaan tidak akan menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru perbedaan harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Firman menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus terus dibangun dengan mengedepankan substansi, etika, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap NKRI. Dengan demikian, kebebasan dalam demokrasi tetap berjalan tanpa kehilangan akar kebangsaan yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. []
