MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) pada Juli 2026 setelah penyampaian dokumen awal (initial memorandum).
Ia menyebut proses tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat hubungan perdagangan dan investasi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
“Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli,” kata Airlangga usai seminar nasional mengenai aksesi OECD Indonesia dan implikasinya bagi dunia usaha di Jakarta, Selasa (21/4/2026), dikutip dari Antaranews.
Ia mengatakan pemerintah berharap proses aksesi tersebut dapat terus berjalan karena pembahasannya dilakukan secara sektoral.
Menurut dia, keanggotaan dalam organisasi multilateral seperti OECD akan memberi nilai tambah bagi posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi internasional.
“Harapannya tentu dalam situasi yang ketidakpastian ini keanggotaan secara multilateral dengan OECD akan memperkuat hubungan dagang dan investasi global. Negara OECD kan ada 38 negara,” ujarnya.
OECD merupakan organisasi internasional yang berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta peningkatan kesejahteraan global.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, kemudian menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024.
Selanjutnya, Indonesia menyampaikan initial memorandum pada 3 Juni 2025 yang berisi asesmen mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan instrumen OECD.
Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan aksesi Indonesia merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini.
“Aksesi Indonesia ke OECD merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini, dan sektor swasta menjadi penggerak utamanya,” kata Cormann dalam sambutannya secara virtual.
Ia menyebut proses aksesi akan mencakup peninjauan komprehensif oleh 25 komite teknis OECD di berbagai bidang kebijakan, mulai dari perdagangan, investasi, inovasi, tata kelola publik, hingga pendidikan.
Cormann menilai aksesi OECD dapat membantu Indonesia membangun lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui perbaikan regulasi, penguatan persaingan usaha, dan peningkatan integritas publik.
Seminar nasional tersebut juga diisi peluncuran OECD Private Sector Playbook oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD. []
