MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tidak berpihak ke China maupun Amerika Serikat untuk bidang kecerdasan buatan (AI).
“Dalam masalah digital termasuk ada soal AI maka hal itu adalah produk teknologi dan ini merupakan alat yang sifatnya netral atau ‘non politik’,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun di Shanghai, Jumat (17/7/2026) malam.
Indonesia baru saja terlibat dalam penandatanganan deklarasi pendirian Organisasi Kerja sama Kecerdasan Artifisial Global (World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO) yang diinisiasi oleh China.
Namun, Airlangga menyebut Indonesia juga terlibat dalam pembicaraan soal “Pax Silica” yang dinisiasi oleh Amerika Serikat.
“Indonesia juga berproses dalam apa yang disebut dengan Pax Silica, yang sebenarnya hal ini juga bukan dua hal yang yang dipertentangkan karena orientasi dan prioritas keduanya berbeda karena WAICO murni berbicara dengan konsentrasi AI sebagai ‘tools’ sedangkan AS mengembangkan Pax Silica lebih mencakup ke ekosistem yang lebih luas termasuk digital,” jelas Menko Airlangga, dikutip dari Antaranews.
Bagi Indonesia, Airlangga menjelaskan kerja sama digital dengan AS juga sudah tercakup dalam “Agreement on Reciprocal Trade” dalam bab khusus mengenai digital.
“Dalam masalah digital termasuk ada soal AI, kami ingin perdalam yang sifatnya ‘Pax Silica’ yang lebih bilateral,” tambah Airlangga.
Pax Silica diketahui merupakan inisiatif Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di bidang AI dan keamanan rantai pasokan.
Inisiatif ini bertujuan untuk membangun konsensus keamanan ekonomi baru di antara sekutu dan mitra terpercaya untuk memajukan rantai pasokan yang aman, makmur, dan inovatif yang mencakup mineral penting, input energi, manufaktur canggih, semikonduktor, AI dan infrastruktur teknologi.
KTT Pax Silica pertama diadakan di Washington, pada 12 Desember 2025, di mana negara-negara mitra menandatangani Deklarasi Pax Silica.
Pax Silica kini memiliki anggota yaitu Australia, Finlandia, India, Israel, Jepang, Norwegia, Qatar, Korea Selatan, Singapura, Swedia, Filipina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat.
Taiwan telah mendukung prinsip-prinsip deklarasi Pax Silica melalui Pernyataan Bersama tentang Deklarasi Pax Silica dan Kerja Sama Keamanan Ekonomi AS-Taiwan.
Departemen Luar Negeri AS rencananya juga akan segera mengumumkan Proyek Bantuan Kecerdasan Buatan Pax Silica yang baru untuk Panama, dan mitra Pax Silica yang mengirimkan produk rantai pasokan AI bernilai tinggi melalui Panama.
Terkait kerja sama digital dan teknologi Indonesia dan AS berdasarkan perjanjian dagang yaitu Agreement on Reciprocal Trade yang ditandangani pada 19 Februari 2026 antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Dalam pasal 3 mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mengenakan pajak layanan digital yang mendiskriminasi perusahaan AS.
Indonesia juga wajib memfasilitasi perdagangan digital, termasuk menjamin arus data lintas batas, tidak mendiskriminasi produk digital AS, dan bekerja sama dalam keamanan siber.
Selain itu diatur bahwa sebelum membuat perjanjian digital baru yang berpotensi mengganggu kepentingan AS, Indonesia harus berkonsultasi dengan AS. Indonesia juga tidak boleh memaksa transfer teknologi, kode sumber atau penggunaan teknologi tertentu sebagai syarat usaha, kecuali untuk pengadaan pemerintah atau kepentingan penyelidikan. Bea masuk atas transmisi elektronik juga dilarang. []
