INDONESIA tidak kekurangan talenta, tetapi masih menghadapi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Di tengah percepatan digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan transisi menuju industri hijau, reskilling dan upskilling menjadi agenda strategis yang telah disepakati dalam berbagai forum internasional, termasuk World Economic Forum (WEF), ILO, OECD, UNESCO, dan G20.
Laporan WEF Future of Jobs Report 2025 memproyeksikan 22% pekerjaan global akan berubah hingga 2030, sementara 36% keterampilan inti tenaga kerja di Indonesia diperkirakan berubah dalam lima tahun ke depan.
Di sisi lain, BPS mencatat lebih dari sepertiga pemuda Indonesia bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya, menunjukkan masih besarnya skills mismatch antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Ketua Umum HIPPI Jakarta Selatan, Azka Aufary Ramli, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada pemerintah atau dunia pendidikan semata.
“Indonesia tidak kekurangan lulusan, tetapi kekurangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM harus menjadi gerakan bersama melalui kolaborasi Pentahelix antara institusi pendidikan, dunia usaha, komunitas dan asosiasi pengusaha, pemerintah, serta media.”
Menurut Azka, institusi pendidikan harus menghasilkan lulusan yang siap kerja melalui kurikulum adaptif, magang, dan sertifikasi kompetensi. Pelaku industri perlu menjadi co-creator dalam pengembangan talenta, bukan sekadar pengguna lulusan. Komunitas dan asosiasi pengusaha berperan menjembatani kebutuhan industri dengan dunia pendidikan melalui mentoring, inkubasi bisnis, dan jejaring profesional.
Sebagai Kader Muda Partai Golkar, Azka menilai pembangunan SDM harus menjadi investasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
“Bonus demografi hanya akan menjadi bonus apabila diikuti bonus kompetensi. Investasi terbaik bangsa ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun manusia yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi perubahan.”
Sementara itu, sebagai Sekretaris Jenderal Baladhika Karya, Azka menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor, sedangkan media memiliki peran strategis membangun kesadaran publik bahwa pembelajaran tidak berhenti setelah lulus sekolah.
“Lifelong learning harus menjadi budaya baru Indonesia. Ketika pendidikan, industri, pemerintah, asosiasi, komunitas, dan media bergerak bersama, kita tidak hanya mencetak lulusan, tetapi melahirkan SDM unggul yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045.” []
