KOMISI X DPR RI mengarahkan setiap satuan pendidikan untuk memastikan ketersediaan mekanisme perlindungan yang terukur, termasuk layanan pengaduan yang aman bagi korban, demi mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan sekolah.
“Saat ini kita benar-benar berada dalam kondisi darurat kekerasan di satuan pendidikan. Karena itu persoalan ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (20/7/2026), dikutip dari Antaranews.
Sebagai pimpinan Komisi X DPR RI yang ruang lingkup kerja membidangi urusan pendidikan, riset, kepemudaan, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan, Hetifah memberikan perhatian yang serius dalam mewujudkan ruang belajar yang aman bagi peserta didik.
Respons perlindungan ini semakin digaungkan menyusul perlunya langkah pencegahan konkret usai terungkapnya kasus kekerasan di salah satu pondok pesantren kawasan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
Legislator RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim itu menegaskan bahwa institusi pendidikan mutlak harus memiliki sistem perlindungan berlapis, mulai dari pengawasan yang ketat hingga tersedianya akses pengaduan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas korban.
Selain ketersediaan layanan aduan yang aman, kata dia, langkah mitigasi utama lainnya adalah memperkuat sinergi peran antara guru, orang tua, dan masyarakat sekitar agar lebih peka dalam mendeteksi berbagai potensi kekerasan sejak dini.
“Perlu ada satuan tugas yang fokus mencegah serta menangani kekerasan di lingkungan pendidikan,” ucap Hetifah. Ia pun mendorong pembentukan dan penguatan Satgas Anti Kekerasan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Melalui optimalisasi layanan aduan yang aman dan pembentukan satgas khusus tersebut, lanjut dia, instansi pendidikan diharapkan mampu mengembalikan jaminan rasa aman sehingga proses kegiatan belajar mengajar para siswa di daerah dapat berjalan dengan kondusif. []
