ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Franciscus Sibarani menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum maksimal membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
Hal ini menyusul temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.
“Peran BPIP dalam membantu pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila masih kurang maksimal, sebab saat ini masih banyak ditemukannya konten-konten radikalisme dan terorisme diantaranya bahkan ada konten propaganda”, ungkap Franciscus saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kepala BPIP di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), dikutip dari laman DPR RI.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus memiliki kepercayaan diri dan tanggung jawab institusional yang kuat dalam menggerakkan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Menurutnya, Pancasila sejatinya telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan saat ini bukan pada penerimaan, melainkan pada penguatan sosialisasi dan internalisasi agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Beberapa kasus anak sekolah di daerah-daerah ada yang bisa merakit bom hingga molotov, seharusnya BPIP dapat mencegah hal tersebut. Saya mengusulkan agar temuan-temuan dari BNPT dapat ditindak lanjuti agar hal-hal yang mengandung radikalisme dan potensi terorisme bisa terselesaikan”, ungkapnya.
Terakhir, Politisi Partai Golkar ini berharap BPIP ke depan semakin optimal menjalankan mandatnya sebagai lembaga pembina ideologi negara, sejalan dengan semangat persatuan, kebangsaan, dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. []
