MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia untuk melawat ke Paris, Prancis dan Brussels, Belgia pada 3-5 Juni 2026, dengan misi utama untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Menko Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 2026 di Paris.
“Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD.
Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi terkait kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia.
Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.
Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
Indonesia menjadi sorotan dunia karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi.
OECD bahkan mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut. Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia.
Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia,” ujar Menko Airlangga, dikutip dari Antaranews.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.
Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Menko Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.
Selain itu, Menko Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.
Setelah dari Paris, perjalanan akan dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026 mendatang.
Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisoner EU.
Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.
Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.
Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.
Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa. []
