SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi Luke Thomas Mahony yang disebut akan memimpin PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sarmuji menyinggung soal kompetensi dan integritas.
“Kompetensi dan integritas adalah kunci karena PT DSI akan mengelola pejualan sumber daya yang sangat besar,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (22/6/2026).
Ia berharap dengan kepemimpinan Luke tak ada lagi penyelewengan. Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai ditunjuknya Luke Thomas akan meminimalisir jalur perkawanan.
“Tujuannya agar tidak ada penyelewengan lagi. Presiden mungkin bermaksud memutus rantai kongkalikong yang melibatkan perkawanan,” kata Sarmuji.
“Dengan Luke Thomas sebagai dirut, kemungkinan jalur perkawanan akan lebih minim,” tambahnya, dikutip dari Detik.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengungkap bahwa PT DSI akan dipimpin Luke Thomas Mahony. Pihaknya akan melakukan pertemuan untuk mematangkan struktur PT DSI.
“Untuk saat ini, Luke Thomas. Ada Thomas,” kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Rosan mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan terlebih dahulu untuk meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para asosiasi hingga kepala kamar dagang. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi.
“Nanti kan kita, ini dulu. Tadi meeting. Nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, para Kadin, Apindo, asosiasi sawit APBI, batubara, semua kita juga sekaligus sosialisasi. Jadi kita pun nanti jam 4,” ujarnya.
Rosan tak menjelaskan, rinci alasan penunjukan Luke Thomas Mahony menjelaskan sebagai direktur utama PT DSI. Ia akan membeberkan seluruh tim lengkap yang akan mengisi PT DSI.
“Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatkan tim. Nanti kita akan, nanti akan kita tampilkan full-nya tim. Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu. Seperti kita bangun Danantara dulu,” ujarnya.
Adapun Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Lewat aturan baru ini, ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah. []
