ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman menilai capaian investasi hulu minyak dan gas (migas) pada semester I 2025 merupakan momentum positif yang tak boleh disia-siakan. Ia menekankan, keberlanjutan tren kenaikan investasi ini sangat bergantung pada kepastian regulasi di sektor migas.
“Realisasi investasi hulu migas pada paruh pertama 2025 mencapai US$ 7,19 miliar, tumbuh 28,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Proyeksinya bahkan bisa menembus US$ 16,5 hingga 16,9 miliar pada akhir tahun, tertinggi dalam satu dekade. Tapi semua itu perlu kepastian hukum agar investor tetap percaya,” ujar Yulisman di Jakarta, Kamis (21/8/2025), dikutip dari FraksiGolkar.
Yulisman mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Migas yang lama tertunda menjadi salah satu hambatan utama. Padahal, laporan SKK Migas menempatkan Indonesia di peringkat 9 dari 14 negara Asia Pasifik dalam iklim investasi migas — masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga.
“Kalau aturan dasar terus mangkrak, investor bisa ragu menempatkan capital expenditure jangka panjang. Padahal, sektor migas adalah tulang punggung energi nasional, termasuk dalam transisi menuju energi rendah karbon,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap tuntutan dekarbonisasi. Menurutnya, integrasi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), Enhanced Oil Recovery, dan reaktivasi sumur tua perlu segera diakomodasi untuk menjaga lifting sekaligus memenuhi target Net Zero.
“Banyak perusahaan global kini mensyaratkan aspek keberlanjutan dalam investasi. Kalau regulasi kita tidak selaras, peluang itu bisa hilang,” kata legislator asal Riau II tersebut.
Yulisman menegaskan, Komisi XII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan regulasi migas bersama pemerintah. Ia memastikan DPR akan mengawal agar beleid baru menghadirkan kepastian hukum, mendorong investasi, dan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
“Lonjakan investasi hulu migas ini jangan sampai jadi momentum sesaat. Regulasi harus segera diputuskan agar Indonesia mampu bersaing, menjaga ketahanan energi, sekaligus menyiapkan transisi yang berkeadilan,” pungkasnya. []
