Yahya Zaini Soroti Kasus KLB Campak di Sumenep: Tata Kelola Sistem Imunisasi Nasional Lemah

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Sumenep, Jawa Timur, yang menyebabkan 17 anak-anak meninggal dunia. Yahya mendesak adanya evaluasi dan audit nasional terhadap sistem imunisasi.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan belum berjalan optimal. Imunisasi seharusnya menjadi garda terdepan, tetapi yang terjadi justru langkah reaktif berupa vaksinasi massal setelah kasus menembus ribuan dan korban jiwa berjatuhan,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Yahya menilai kejadian ini bukan hanya persoalan medis. Namun, kata dia, menunjukkan lemahnya tata kelola sistem imunisasi nasional.

Yahya mengatakan Indonesia telah memiliki program imunisasi dasar lengkap yang diberikan gratis. Namun fakta rendahnya cakupan di daerah tertentu menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pelaksanaan, pendataan, dan pengawasan di lapangan. “Penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan desa agar deteksi dini tidak terlewat,” ujarnya, dikutip dari Detik.

“Juga perlu dibarengi dengan strategi komunikasi publik dan pendekatan yang berbasis budaya lokal, terutama di daerah dengan resistensi masyarakat akibat mitos atau ketakutan terhadap imunisasi,” imbuh dia.

Lebih lanjut, dia mengingatkan capaian imunisasi dasar di daerah harus mencapai target 95% sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurutnya, kegagalan mencapai target ini harus menjadi bahan audit nasional, tak hanya sekadar evaluasi administratif.

“Campak memiliki angka reproduksi (R0) yang sangat tinggi, sehingga keterlambatan vaksinasi berisiko memicu ledakan kasus di wilayah lain,” tuturnya.

Yahya pun mendorong Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah untuk melakukan audit imunisasi nasional secara terbuka. Hal itu, untuk memperkuat jejaring data kesehatan, serta memastikan keberlanjutan vaksinasi tak berhenti pada program darurat.

“Setiap anak Indonesia berhak atas perlindungan kesehatan yang setara, tanpa terkecuali,” tegas Yahya.

“KLB campak di Sumenep adalah peringatan keras bagi kita semua agar sistem pencegahan menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh menunggu wabah meluas dan korban jatuh, baru kemudian bertindak,” imbuh dia.

Sebelumnya, kejadian luar biasa campak di Indonesia tidak hanya terjadi di Sumenep, Jawa Timur. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat terjadi 46 KLB campak pasti di 42 kabupaten/kota yang tersebar di 13 provinsi.

“Campak ini penyakit berbayaha dan menyebabkan kematian, bahkan penularannya lebih cepat dari COVID-19,” kata dr Prima Yosephine, MKM, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers, Selasa (26/8/2025).

Jumlah kasus campak di Indonesia di tahun 2025 hingga minggu ke-33 menunjukkan ada 23.128 suspek dengan kasus terkonfirmasi 3.444 pasien. Kasus suspek terbanyak tercatat di Sumenep dengan 2.139 suspek.

Terjadinya kasus campak di banyak wilayah di Indonesia ini dilatarbelakangi cakupan vaksinasi yang rendah. Capaian imunisasi campak-rubella 1 dan 2 tahun 2025 masih berada di angka 45 persen dari target 95 persen. []

Leave a Reply