PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menegaskan sikap partainya sebagai penyeimbang pemerintah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji menghormati hal tersebut dan menyerahkan penilaian kepada rakyat.
“Terserah PDIP saja, tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji, Sabtu (20/6/2026).
Sarmuji menerangkan, posisi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu hingga saat ini tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan. “Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan, nanti rakyat yang menilai,” ucap Sarmuji.
Menurut Sarmuji, istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. “Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” pungkasnya, dikutip dari Sindonews.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi politik partainya jelas yakni menjadi penyeimbang pemerintah dengan mendengarkan suara rakyat serta tetap setia pada konstitusi. Karena itu, dia menilai tidak tepat jika partainya disebut bersikap abu-abu seperti anggapan yang beredar.
“Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Menurut Ganjar, sikap abu-abu justru muncul ketika arah politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan transaksional semata, bukan berdasarkan substansi kebijakan.
“Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi atau jabatan, bukan oleh substansi kebijakan.” []
