Ketua Umum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islam (KPMDI), Marlinda Irwanti Poernomo, resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul “Mengupas Strategi Komunikasi Politik di Era Digital”, Kamis (16/10), pukul 11.00–13.00 WIB, di Aula Kantor DPP Partai Golkar lantai 2, Jakarta.
Acara peluncuran berlangsung hangat dan dihadiri sejumlah tokoh politik sebagai narasumber seperti anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa; Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi; hingga Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Prof. Mohammad Hatta.
Dalam sambutannya, Marlinda menjelaskan dorongan menulis buku ini muncul dari kegelisahan atas perubahan besar dalam lanskap komunikasi politik Indonesia dan global. Menurutnya, fenomena politik digital yang kini berkembang pesat telah melahirkan ruang komunikasi baru yang sangat dinamis, cepat, dan sarat tantangan.
“Komunikasi politik adalah jantung dari sistem demokrasi. Ia adalah proses dimana visi para pemimpin, aspirasi warga, dan realitas kebijakan bertemu, bernegosiasi, dan membentuk arah suatu bangsa. Namun dalam beberapa dekade terakhir, proses ini telah mengalami transformasi radikal,” ungkap Marlinda.
Ia menyoroti bagaimana ledakan informasi, fragmentasi audiens, dan kecepatan media sosial menciptakan ekosistem komunikasi politik yang lebih bising dan sering kali membingungkan. Di tengah arus tersebut, menurutnya, kemampuan untuk mengelola komunikasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi keharusan strategis bagi siapa pun yang terlibat dalam dunia politik.
“Mengelola komunikasi di tengah arena yang penuh tantangan ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis,” tegasnya.
Melalui buku Manajemen Komunikasi Politik: Strategi, Taktik, dan Etika di Era Digital, Marlinda berusaha menawarkan pandangan komprehensif tentang bagaimana komunikasi politik dapat dikelola secara cerdas dan beretika di tengah revolusi digital. Buku ini disusun sebagai respon terhadap dinamika politik kontemporer, dimana komunikasi tidak hanya menjadi alat penyampai pesan, tetapi juga arena pertarungan gagasan dan pengaruh yang menentukan arah kebijakan publik.
Marlinda juga menekankan bahwa kehadiran teknologi digital membawa dua sisi yang kontras: di satu sisi membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, namun di sisi lain menghadirkan tantangan serius berupa disinformasi, polarisasi opini, dan krisis etika komunikasi. Karena itu, ia mendorong agar setiap pelaku politik, akademisi, maupun praktisi komunikasi mampu membangun pendekatan yang strategis dan bertanggung jawab dalam mengelola pesan publik.
Buku ini dirancang tidak hanya untuk kalangan akademisi, tapi juga untuk praktisi politik, konsultan, mahasiswa, dan masyarakat luas yang ingin memahami seluk-beluk komunikasi politik secara mendalam. Isinya tidak hanya memuat kerangka teori, melainkan juga studi kasus aktual, contoh konkret, serta panduan taktis yang dapat diterapkan dalam konteks politik di tingkat nasional maupun internasional.
Setiap bab dalam buku tersebut disusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar komunikasi politik hingga isu-isu paling mutakhir seperti etika digital, politik citra, komunikasi berbasis data, hingga peran kecerdasan buatan dalam pembentukan opini publik.
Marlinda berharap karyanya ini bisa menjadi rujukan penting bagi para pelaku politik dan masyarakat luas dalam memahami makna komunikasi politik yang sejati, bukan sekadar alat pencitraan, melainkan jembatan nilai dan gagasan antara rakyat dan pemimpinnya.
“Komunikasi politik di era digital bukan hanya soal bagaimana kita berbicara, tetapi bagaimana kita mendengar, menimbang, dan bertanggung jawab atas setiap pesan yang kita sampaikan,” pungkas Marlinda.
Peluncuran buku ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penandatanganan buku, dimana para peserta berkesempatan berdialog langsung dengan penulis. Acara ini menjadi momentum penting merefleksikan bagaimana komunikasi politik dapat menjadi instrumen pembangunan demokrasi yang sehat di tengah derasnya arus digitalisasi informasi. {golkarpedia}
