SEKRETARIS Fraksi Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin menilai arah kebijakan energi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 semakin menekankan efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menilai alokasi anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp21,67 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur strategis.
“RAPBN 2026 sektor ESDM adalah momentum penting untuk menata ulang kebijakan energi. Pemerintah terlihat serius melakukan reformasi, khususnya dalam mekanisme subsidi yang lebih akurat, sekaligus membangun infrastruktur agar menjangkau masyarakat luas,” ujar Mukhtarudin, dikutip dari FraksiGolkar, Kamis (28/8/2025).
Mukhtarudin secara khusus mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang mentransformasi subsidi LPG 3 kilogram menjadi lebih tepat sasaran melalui sistem berbasis data penerima manfaat (DTSEN).
“Dengan penggunaan NIK dalam pembelian LPG 3 Kg, subsidi akan lebih tepat sasaran, meminimalkan penyalahgunaan, dan meningkatkan keadilan energi bagi masyarakat kecil, nelayan, hingga petani,” tegasnya.
Dalam RAPBN 2026, kebijakan subsidi energi terdiri dari subsidi listrik Rp101,7 triliun, BBM subsidi 19,16 juta KL, serta LPG 3 Kg sebanyak 8 juta metrik ton. Mukhtarudin menilai kebijakan tersebut tidak sekadar belanja, tetapi merupakan investasi sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi ruang fiskal.
Selain itu, alokasi Rp15,78 triliun untuk belanja publik fisik akan diarahkan pada proyek-proyek strategis, seperti:
-
Tambahan jaringan gas rumah tangga (jargas) Rp4,8 triliun.
-
Pipa gas Cisem–Dusem Rp2,36 triliun.
-
Program listrik desa (Lisdes) Rp5 triliun dari total Rp61,65 triliun hingga 2029.
-
Pembangunan PLTS Rp460 miliar, PLTMH Rp53,9 miliar, dan PA-TS Rp40 miliar.
“Infrastruktur energi ini akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memperluas akses energi bersih. Jargas dan pipa gas untuk industri, sementara PLTS dan PLTMH memberikan pilihan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
Pemerataan Energi Lewat Listrik Desa
Mukhtarudin menilai program listrik desa (Lisdes) menjadi wujud nyata pemerataan energi. Dengan anggaran yang disiapkan, program ini ditargetkan mengaliri 5.700 desa dan 4.400 dusun di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Lisdes bukan hanya soal akses energi, tapi juga tentang pemerataan dan keadilan. Kehadiran listrik akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” ungkap legislator asal Kalimantan Tengah itu.
Mukhtarudin menegaskan Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal kebijakan energi agar dijalankan secara transparan dan akuntabel. “Setiap rupiah anggaran harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi. Dengan begitu manfaat kebijakan benar-benar bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” pungkasnya. []
