KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara) oleh pemerintah, sah secara hukum dan memiliki landasan kuat dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan diperbolehkan memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening Bank Sentral ke bank umum mitra pemerintah.
“Tidak ada keraguan, semuanya dilandasi aturan perundang-undangan. Kalau efektivitasnya masih diperdebatkan, itu bagian dari public policy yang wajar dikritisi,” kata Misbakhun dalam dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Menteri Keuangan Baru Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia’ yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru memberi sinyal positif ke pasar. Injeksi dana tersebut memperkuat posisi likuiditas perbankan, khususnya Himbara, dan berdampak pada penguatan harga saham perbankan di pasar modal.
“Paling tidak, kebijakan ini menjawab isu kelangkaan likuiditas di pasar yang selama ini jadi perhatian pengamat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti tantangan besar lain yang harus dihadapi Purbaya, yaitu mewujudkan keinginan Presiden Prabowo agar APBN ke depan dapat mencapai zero defisit. Hal itu, menurutnya, sulit diwujudkan tanpa peningkatan tax ratio yang saat ini masih di bawah 10 persen.
“Kalau penerimaan pajak terus di bawah target, defisit APBN akan sulit ditutup. Apalagi beban bunga utang kita per tahun hampir Rp800 triliun dengan tingkat imbal hasil surat utang yang masih tinggi, sekitar 6–7 persen, bahkan lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya,” jelasnya.
Karena itu, Misbakhun optimistis kepercayaan internasional terhadap Indonesia terus menguat berkat diplomasi Presiden Prabowo. Ia berharap Menteri Keuangan dapat mendesain kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel untuk memperkuat posisi Indonesia di mata global.
“Sebagai koordinator KSSK, (Menkeu) Pak Purbaya punya peran besar menjaga stabilitas sistem keuangan bersama BI, OJK, dan LPS. Saya yakin akan banyak ide baru yang lahir untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya. []
