KEMENTERIAN Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ramgka memperkuat perlindungan negara bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dari sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
“Perlindungan negara harus hadir secara utuh bagi pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, selama di penempatan, hingga mereka kembali ke tanah air,” kata Menteri P2MI, Mukhtarudin dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin saat menghadiri peluncuran Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polri dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa komitmen Kementerian P2MI untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI dari hulu hingga hilir, termasuk pada tahap perekrutan, penempatan, dan pemulangan.
Untuk itu, KP2MI menggandeng Polri guna memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan penanganan kasus kekerasan serta perdagangan orang yang kerap menjerat pekerja migran.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mukhtarudin mengapresiasi Polri yang kini secara resmi memiliki Direktorat PPA-PPO hingga tingkat polres, yang dinilainya akan memperkuat respons aparat terhadap kejahatan terhadap PMI.
Menurutnya, keberadaan direktorat itu akan sangat membantu KP2MI dalam mencegah pemberangkatan PMI secara non-prosedural, yang sering dipicu penipuan oleh oknum perekrut.
Selama ini, kata Mukhtarudin, KP2MI dan Polri telah bekerja sama erat, termasuk dengan melibatkan atase Polri di luar negeri untuk penindakan dan pemulangan warga negara Indonesia yang bermasalah.
“Dengan adanya MoU baru ini, koordinasi akan lebih intens dan semakin solid ke depannya,” ucapnya, dikutip dari FraksiGolkar.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini memiliki saluran khusus untuk mendapatkan pendampingan hukum dan pemulihan trauma psikologis.
Mukhtarudin juga mengimbau masyarakat dan calon PMI agar tidak bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal demi terhindar dari sindikat penipuan kerja serta memperoleh hak perlindungan penuh dari negara.
Menteri Mukhtarudin menilai sinergi antara KP2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri kini semakin solid dalam memantau dan menindak praktik perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri. []
