KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah memberikan kemudahan perizinan dan sertifikasi kepada UMKM sehingga mampu berkembang.
“Luar biasa, saya kaget. Ternyata dari pengakuan teman-teman pelaku UMKM di sini, mereka dilayani dengan sangat cepat dan mudah,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, saat membuka Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang berlangsung di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026).
Menurut Maman, efisiensi birokrasi ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen besar dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor akar rumput.
“Kebijakan, terobosan, serta langkah positif yang diambil Pemprov Kaltim beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota sudah sangat layak masuk dalam kategori ramah terhadap UMKM,” tegas Maman, dikutip dari Antaranews.
Merespon penilaian tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memaparkan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan strategis untuk memperkuat ekosistem usaha lokal.
Ia mengatakan, bahwa Pemprov Kaltim menaruh perhatian besar pada program prioritas sepanjang tahun 2026, yang berfokus pada digitalisasi, standardisasi, dan perluasan pasar internasional.
Beberapa program prioritas yang tengah berjalan meliputi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, yang mencakup pendampingan intensif untuk transformasi koperasi modern serta penguatan koperasi sektor riil.
“Kami juga melaksanakan Program Pengembangan UMKM dan Bimbingan Teknis (Bimtek) UKM Ekspor. Target kami tahun ini adalah mencetak 100 UKM siap ekspor melalui fasilitasi sertifikasi, perluasan kemitraan, dan peningkatan literasi UKM digital,” urai Rudy.
Tidak berhenti di situ, Pemprov Kaltim juga aktif memfasilitasi para pelaku usaha ke pasar global lewat program pengembangan ekspor.
Langkah konkret meliputi partisipasi dalam Trade Expo Indonesia, agenda business matching, serta pendampingan hulu-ke-hilir bagi eksportir aktif maupun calon eksportir asal Kaltim.
Di sektor peningkatan kapasitas SDM, Pemprov Kaltim menargetkan pemberdayaan terhadap 1.050 UMKM sepanjang periode 2025–2026 melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).
Program ini mencakup berbagai pelatihan vokasional praktis, seperti pelatihan kuliner, barista, digital printing, menjahit, hingga fasilitasi sertifikasi kompetensi resmi bagi pelaku UKM.
Rudy menambahkan, sebaran program PKT ini dilakukan secara bertahap demi memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Benua Etam.
“Program PKT ini kami gulirkan di seluruh kabupaten dan kota. Fase pertama telah dimulai pada 2025 di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada tahun 2026 ini, program diperluas ke Bontang, Penajam Paser Utara (PPU), dan daerah-daerah lainnya,” jelasnya.
Guna menjamin keberlanjutan ekosistem usaha di masa depan, Pemprov Kaltim juga tengah membangun fondasi jangka panjang melalui proyek Jospol.
Proyek strategis ini mencakup pembangunan fisik hilirisasi, seperti Rumah Produksi Bersama (RPB) dan kawasan industri. Beberapa yang sedang berjalan di antaranya adalah RPB Pakan Ternak dan RPB Pamigo di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur kawasan industri fisik secara masif dijadwalkan bakal dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Selain fasilitas produksi, Pemprov Kaltim juga berfokus pada pembenahan rantai pasok dengan membangun Pusat Distribusi Provinsi (PDP). Infrastruktur logistik ini diharapkan mampu memotong jalur distribusi penyuplai bahan baku sehingga harga lebih stabil. []
