MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi langkah badan usaha SPBU swasta yang berkunjung ke kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Selasa (7/10/2025).
Dalam kunjungan itu, sejumlah badan usaha swasta, yakni Shell, Exxon, hingga BP-AKR, mengadukan kepada BKPM kelangsungan investasi sektor migas di Indonesia, khususnya pada bisnis SPBU, akibat kekosongan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta.
Terkait hal itu, Bahlil mengatakan, pihaknya tidak menghalangi rencana badan usaha swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, ia menekankan, perlunya berinvestasi dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Menyangkut dengan swasta ya, kita menghargai semua investasi yang ada, tapi juga swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” ujar Bahlil di Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025), dikutip dari Kompas.
Persoalan kosongnya stok BBM di SPBU swasta, Bahlil menegaskan, pemerintah telah memberikan kuota impor BBM sebesar 110 persen di 2025, atau naik 10 persen dari realisasi penjualan BBM di SPBU swasta tersebut pada 2024.
Namun, seiring kuota tersebut sudah habis, maka pemerintah memberikan saran untuk badan usaha swasta membeli pasokan base fuel atau BBM murni dari Pertamina yang memang masih memiliki sisa kuota impor BBM di tahun ini.
Menurut Bahlil, pemberian kuota impor BBM tersebut menunjukkan Kementerian ESDM mendukung investasi yang dilakukan badan usaha swasta di Indonesia.
“Kuota impor itu sudah kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih, bukan enggak kita kasih. Jadi apanya? 110 persen itu kan harusnya udah paten kali it. Jadi apanya investasi yang kita halangi?” tegas Bahlil.
Sebelumnya, usai pertemuan dengan pelaku industri sektor migas, termasuk badan usaha SPBU swasta, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BPKM Todotua Pasaribu mengungkapkan adanya pembahasan kelangsungan investasi SPBU swasta di Indonesia.
“Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini kepada kementerian kami. Ini keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita,” ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Kepastian investasi itu menurut Todotua berkaitan dengan isu kuota impor BBM non-subsidi yang diterapkan pemerintah saat ini. Ia pun menyatakan bahwa BKPM hadir untuk memberikan solusi bagi investasi seperti yang diminta pihak swasta.
Todotua juga menyinggung soal kebijakan pembatasan kuota impor BBM non subsidi karena adanya dinamika permintaan dan konsumsi masyarakat.
“Kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka. Karena para pelaku usaha ini juga sudah punya planning terhadap investasi yang existing (sudah berjalan) dan planning-planning investasi mereka ke depannya,” ungkap Todotua.
“Intinya dalam konteks investasi ini kita tidak hanya berbicara terhadap new investment yang akan masuk dan akan bangun tetapi kita juga bagaimana mengelola existing investment, karena investasi itu pada dasarnya akan mempunyai impact terhadap ekosistem ekonomi,” lanjutnya. []
