MENTERI Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tak galau dengan maraknya industri memindahkan (relokasi) pabriknya ke kota lain. Asalkan tetap di wilayah Indonesia, bukan masalah.
Kata Menperin Agus, relokasi industri justru menjadi alarm bagi pemerintah daerah, khususnya kepala daerah agar lebih realistis dalam upaya menarik investor. Ciptakan iklim usaha yang menarik agar pemilik modal memilih untuk membangun bisnis di daerahnya.
“Kemenperin tidak pusing dengan relokasi pabrik, selama tetap di wilayah NKRI. Tidak mengurangi kapasitas produksi,” ujar Menperin Agus, Jakarta, dikutip Minggu (4/1/2026), dikutip dari Inilah.
Kewenangan penetapan upah minimum provinsi (UMP), kata dia, berada di tangan kepala daerah. Sehingga, kepala daerah dituntut mampu menetapkan UMP yang rasional bagi industri agar tidak hengkang. Harus diupayakan agar industri tertarik untuk ekspansi atau investasi baru.
“Kan, daerah yang menetapkan UMP. Itu yang harus kompetitif, agar pabrik-pabrik tetap stay di daerahnya. Atau muncul pabrik-pabrik baru, investasi baru yang masuk ke daerahnya. Karena, UMP-nya lebih rasional,” ungkap politikus Partai Golkar itu.
Dia menilai, relokasi usaha merupakan bagian dari dinamika bisnis yang wajar dan lazim terjadi di berbagai negara. Kompetisi antar daerah merupakan sesuatu yang sehat, selama tujuannya sama yakni mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini terjadi hampir di seluruh negara. Dan, sehat-sehat saja menurut saya, perlu adanya ‘kompetisi antar daerah’. Biasa saja itu,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Menperin Agus, setiap daerah harus mampu meramu kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokalnya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Masing-masing daerah harus mampu, harus bisa menciptakan kebijakan daerahnya yang memang akan membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi daerahnya,” tutur Menperin Agus.
Terkait, target pembangunan industri dan ekonomi pada 2026, dia menyatakan optimistis tercapai. Namun, pentingnya kebijaksanaan kepala daerah dalam mengambil keputusan strategis, khususnya terkait upah dan insentif.
“Kalau pandangan saya yakin. Yang tadi pertama saya sampaikan bahwa kepala daerahnya juga harus punya wisdom yang tinggi,” ucapnya.
Ia menambahkan, faktor kunci dalam penyerapan tenaga kerja tetap bertumpu pada investasi. Pemerintah akan terus menjadikan investasi sebagai fokus utama kebijakan industri nasional.
“Yang menjadi paling penting terhadap penyerapan tenaga kerja itu kan investasi. Investasi merupakan juga suatu yang akan terus-menerus kita jadikan perhatian,” jelasnya. []
