KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional, mulai menjelang bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
“Setiap Ramadhan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” kata Misbakhun di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Menurut dia, siklus musiman kenaikan permintaan terhadap bahan pokok telah menjadi pola yang dapat dipetakan. Tanpa langkah antisipatif yang matang, kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan.
“Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Dia pun meminta Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta industri perbankan nasional untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi langkah strategis yang harus diaktifkan sejak dini.
“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa kelancaran distribusi logistik serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar tidak boleh diabaikan.
Stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadhan.
“Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Ini soal ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya. Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan,” katanya.
Untuk itu, ia memastikan DPR akan menjalankan peran pengawasannya dengan memantau secara intensif perkembangan harga, likuiditas, dan efektivitas kebijakan hingga puncak Idul Fitri. []
