Di tengah polemik manipulasi spesifikasi beras fortifikasi yang beredar di masyarakat, anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah menyederhanakan klasifikasi beras.
Firman menilai keberadaan terlalu banyak jenis dan klasifikasi beras justru dapat membuka celah penyalahgunaan spesifikasi oleh oknum pelaku usaha. Karena itu, ia meminta pemerintah menetapkan hanya dua jenis beras untuk peredaran di masyarakat, yakni beras premium dan beras medium.
Hal tersebut disampaikan Firman dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Perum Bulog yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor pangan.
Menurut Firman, polemik beras fortifikasi yang diduga dioplos dan dimanipulasi spesifikasinya telah menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha sekaligus merugikan konsumen.
“Kita semua prihatin dengan manipulasi spek beras fortifikasi ini. Ini jelas merugikan konsumen dan merusak iklim usaha. Saya apresiasi Mentan dan APH yang sudah melakukan proses hukum,” ujar Firman.
Minta Aturan Dipangkas
Firman berpandangan, penindakan terhadap kasus manipulasi beras perlu diikuti dengan pembenahan regulasi. Menurutnya, kepastian mengenai jenis, standar mutu, hingga harga beras harus dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami pelaku usaha, konsumen, maupun aparat pengawas.
Karena itu, ia meminta pemerintah menghapus klasifikasi beras fortifikasi dan menetapkan dua kategori utama yang lebih mudah diawasi.
“Saya minta pemerintah membuat aturan tegas: Hapus saja jenis beras fortifikasi itu. Kita hanya terapkan dua jenis beras, yaitu beras premium dan medium. Ini penting agar ada kepastian berusaha dan aturan hukum yang jelas,” tegas Firman.
Ia menilai penyederhanaan tersebut dapat mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan istilah atau spesifikasi tertentu untuk mencampur beras dengan kualitas lebih rendah kemudian memasarkannya dengan harga lebih tinggi.
“Kalau aturannya jelas hanya dua jenis, standarnya SNI-nya jelas, harganya jelas, konsumen tidak bingung, pedagang juga tidak bisa main-main dengan istilah fortifikasi untuk mengoplos beras kualitas rendah dijual mahal,” dikatakan politisi senior Partai Golkar ini.
Lindungi Konsumen hingga Petani
Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI itu menilai penyederhanaan klasifikasi beras juga dapat memberikan dampak lebih luas terhadap tata kelola pangan nasional.
Dengan klasifikasi yang lebih sederhana, menurut Firman, pengawasan terhadap peredaran beras dapat dilakukan secara lebih efektif. Bulog juga dinilai akan lebih mudah menjalankan fungsi penyerapan gabah petani dan menjaga ketersediaan beras di pasar.
“Dengan hanya dua klasifikasi, Bulog juga lebih mudah menyerap gabah petani, distribusi lebih terkontrol, dan pengawasan APH serta Badan Pangan Nasional lebih efektif. Tidak ada lagi ruang untuk permainan spek,” ujarnya.
Firman menegaskan, pembenahan regulasi diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan petani.
Bagi konsumen, aturan yang sederhana akan membuat informasi mengenai kualitas beras lebih mudah dipahami. Bagi pelaku usaha, kepastian standar dan ketentuan perdagangan dapat mengurangi potensi sengketa maupun tafsir berbeda dalam menjalankan usaha.
Sementara bagi petani, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Bulog dalam menyerap gabah sekaligus menjaga rantai pasok beras. Firman pun berharap usulan penghapusan klasifikasi beras fortifikasi dapat segera dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurut dia, penyederhanaan aturan harus diarahkan menjadi kebijakan nasional yang memiliki kepastian hukum serta dapat diterapkan secara konsisten di seluruh rantai perdagangan beras.
Dengan demikian, penanganan kasus manipulasi spesifikasi beras tidak berhenti pada proses penindakan terhadap pihak yang diduga melanggar, tetapi juga diikuti pembenahan regulasi untuk menutup celah serupa di kemudian hari.
