Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi penyampaian delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 oleh Presiden dalam Pidato Nota Keuangan di DPR RI, Kamis (14/8/2026).
Menurut Firman, delapan klaster tersebut telah menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, mulai dari penguatan sektor pangan hingga upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Kedaulatan pangan jadi prioritas pertama. Ini strategis. Tapi saya juga mencatat pesan penting Presiden kemarin soal penguatan basis guru. Tanpa guru yang sejahtera dan berkualitas, target di klaster Pendidikan dan SDM tidak akan tercapai,” ujar Firman di Jakarta, Jumat (15/8/2026).
Adapun delapan klaster unggulan PKPN 2027 meliputi Kedaulatan Pangan; Kemandirian Energi dan Air; Pendidikan; Kesehatan; Hilirisasi dan Industrialisasi; Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana; Ekonomi Kerakyatan dan Desa; serta Penurunan Kemiskinan.
Delapan klaster tersebut diperkuat lima pilar enabler, yakni Pertahanan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.
Firman menilai struktur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan pembangunan secara lebih terintegrasi. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap klaster tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki kesinambungan dari kebijakan pusat hingga pelaksanaan di daerah.
“Delapan klaster ini harus dibaca sebagai satu kesatuan kebijakan. Keberhasilan satu klaster akan sangat menentukan keberhasilan klaster lainnya,” ujar Firman.
Penguatan Guru Jadi Fondasi Pendidikan
Firman secara khusus memberikan perhatian terhadap penguatan basis guru sebagai bagian penting dari pelaksanaan klaster Pendidikan. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan memperluas akses pendidikan dan membangun sarana prasarana. Kualitas guru harus menjadi fondasi karena merekalah yang secara langsung menentukan proses pembelajaran di ruang kelas.
“Klaster 3 Pendidikan harus dimulai dari gurunya. Pastikan sertifikasi tepat waktu, tunjangan cair, pelatihan berkelanjutan, dan beban administrasi dikurangi. Guru harus fokus mengajar. Ini investasi SDM jangka panjang,” tutur Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman menilai perhatian terhadap guru juga harus diterjemahkan melalui kebijakan yang konsisten, mulai dari peningkatan kompetensi, kepastian hak-hak guru, hingga penyederhanaan beban administratif yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar.
“Kalau basis gurunya kuat, kita sedang membangun fondasi SDM untuk dua puluh sampai tiga puluh tahun ke depan. Jadi kebijakan terhadap guru tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran rutin semata, tetapi sebagai investasi pembangunan manusia,” katanya.
Kedaulatan Pangan Harus Terhubung dengan Ekonomi Desa
Di sisi lain, Firman menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan klaster Kedaulatan Pangan, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan serta Desa saling terhubung. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak akan optimal apabila persoalan infrastruktur produksi, distribusi, penyimpanan, dan akses pasar di tingkat desa tidak diselesaikan secara bersamaan. “Eksekusi Klaster 1, 6, 7 Harus Terasa di Desa,” ujarnya.
“Kedaulatan Pangan, Infrastruktur, dan Ekonomi Desa harus nyambung. Bangun irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan akses pasar. BUMN dan BUMDes harus dilibatkan. Jangan sampai program bagus tapi mentok di kabupaten,” sambung politisi senior Partai Golkar ini.
Firman mengatakan pembangunan sektor pangan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya konektivitas antara produksi, pengolahan, distribusi, hingga pasar.
“Ukuran keberhasilan kedaulatan pangan bukan hanya berapa banyak yang diproduksi, tetapi juga apakah petani mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik dari produksinya,” kata Firman.
Ia menambahkan, keterlibatan BUMN dan BUMDes dapat menjadi instrumen untuk memperkuat rantai pasok sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat desa.
Data Terpadu Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan
Untuk klaster Kesehatan dan Penurunan Kemiskinan, Firman menilai pemerintah perlu memperkuat kualitas basis data penerima manfaat. Menurutnya, data yang akurat, terpadu, dan diperbarui secara berkala menjadi prasyarat agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk klaster 4 Kesehatan dan 8 Penurunan Kemiskinan, kita butuh data DTKS yang valid dan real time. Pastikan bantuan sosial tidak tumpang tindih. DPR siap gunakan fungsi anggaran dan pengawasan,” dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.
Firman menegaskan, persoalan data harus menjadi perhatian serius karena efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada ketepatan sasaran.
“Jangan sampai anggaran tersedia tetapi intervensinya salah sasaran karena data yang digunakan sudah tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ketepatan data adalah bagian dari akuntabilitas penggunaan uang negara,” ujar Firman.
Menurutnya, integrasi data juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih berbagai program perlindungan sosial, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
DPR Siap Kawal Implementasi
Firman menegaskan DPR akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan delapan klaster PKPN 2027 tidak berhenti sebagai agenda kebijakan di tingkat pusat.
Ia berharap kementerian dan lembaga teknis segera menerjemahkan delapan klaster tersebut ke dalam program yang memiliki target, indikator, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Presiden sudah meletakkan 8 klaster sebagai kompas. Ditambah penekanan pada basis guru, ini paket lengkap. Harapan kami para pembangun dan kementerian teknis dapat segera menindaklanjuti. DPR siap menjadi mitra kritis yang membangun. Tujuannya satu: kebijakan ini harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat di sawah, di pasar, dan di kelas,” pungkas Firman. {golkarpedia}
