ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Sandi Fitrian Noor mengatakan bahwa biaya haji yang tidak naik, bahkan turun, merupakan bukti bahwa negara hadir untuk mengantisipasi dinamika global imbas konflik Timur Tengah.
Dia pun mengapresiasi kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto itu, karena kenaikan biaya avtur dan pengaruhnya terhadap biaya haji perlu disikapi secara cermat, proporsional, dan berkeadilan agar tidak membebani jamaah haji Indonesia.
“Ini bukti konkret bahwa negara hadir. Tanpa subsidi nilai manfaat, biaya haji bisa melonjak drastis. Maka tugas kita di Komisi VIII adalah memastikan BPKH terus meningkatkan kinerja investasinya secara syariah dan prudent,” kata Sandi di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Meskipun ada ancaman perang global, menurut dia, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 berhasil diturunkan sebesar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya. Penurunan itu terutama bersumber dari efisiensi biaya hotel dan akomodasi di Arab Saudi hasil negosiasi yang lebih baik.
“Artinya, jika kita serius melakukan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang profesional, kenaikan akibat perang global bisa diredam. Jangan sampai wacana perang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menaikkan biaya haji secara sepihak,” kata dia, dikutip dari Antaranews.
Menurut dia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana sekitar Rp171 triliun. Hasil investasi bersih tahun 2024 mencapai Rp11,6 triliun, tetapi regulasi masih membatasi porsi investasi saham maksimal 30 persen.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar pemerintah perlu mengkaji peningkatan batasan investasi menjadi 40 persen untuk saham syariah blue-chip, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. “Semakin besar hasil investasi, semakin kecil beban jamaah. Tapi ini harus bertahap dan diawasi ketat,” katanya.
Untuk itu, dia pun mengapresiasi kebijakan BPKH yang menjaga likuiditas setara dua kali total biaya haji tahun berjalan. Jika total biaya haji Rp17 triliun, maka cadangan likuiditas mencapai Rp40 triliun dalam bentuk deposito syariah yang mudah dicairkan.
“Negara harus menjadi pelindung. Dengan optimalisasi Nilai Manfaat dan cadangan likuiditas yang kuat, saya optimis biaya haji tetap terkendali,” kata dia. []
